Kudeta Partai Demokrat oleh kubu Moeldoko memasuki babak baru. Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina kubu Moeldoko mengeluarkan ultimatum agar kantor DPP PD di Jalan Proklamasi, Jakarta diserahkan apabila kubu KLB disahkan oleh pemerintah.
- Beredar Surat Undangan HUT Demokrat Kubu Moeldoko, Herzaky: Ini Sungguh Memalukan
- Di Balik Gugat ke PTUN, Moeldoko Dinilai Ingin Dapatkan Tawaran Politik Dari AHY
- Gugatan Moeldoko ke Menkumham Mendegradasi Kredibilitas Presiden Jokowi
Menanggapi hal ini, Ketua Bappilu PD, Andi Arief menyebut, kubu Moeldoko bisa main ‘gila‘ karena Kemenkumham sulit mengesahkan KLB. Bahkan, Andi menduga, perebutan kantor itu bisa terjadi sebelum tanggal 6 April.
“Kini mereka akan berupaya merebut kantor DPP Demokrat,” cuit Andi melalui akun Twitternya, Selasa (30/3) kemarin.
Kubu Moeldoko, diwakili M Rahmad, menolak klaim Andi. Ia menyatakan bahwa jika pemerintah mengesahkan kepengurusan kubu KLB, maka pengambilalihan aset PD dibenarkan oleh Undang-Undang.
Jika benar sinyalemen Andi Arief bahwa kubu Moeldoko akan mengambil paksa kantor DPP PD, maka kejadiannya bakal mirip dengan kisah pengambilalihan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di jaman Orde Baru. Saat itu, oleh kubu Soeryadi yang didukung pemerintah mengerahkan massa untuk merebut kantor partai. Apakah sejarah akan berulang?
Budayawan Yogyakarta, Sahanuddin Hamzah, menilai bahwa pengulangan peristiwa masa lalu itu menunjukkan kegagalan politisi Indonesia mengembangkan strategi dan taktik politik yang kreatif dan inovatif. Apalagi, jika pengambilalihan kantor DPP PD itu dilakukan dengan penggunaan unsur kekerasan.
“Politik kekerasan itu politik yang paling purba. Jika itu terjadi, bisa jadi indikasi bahwa pembangunan peradaban politik jalan di tempat,” ujar perupa dan penyair yang kerap dipanggil Hamcrut ini dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (31/3).
Lebih lanjut Hamzah menganggap pengambilalihan paksa kantor partai politik sebagai pelanggengan budaya okol, yaitu pendekatan yang mengedepankan kekuatan koersif dan meminggirkan pentingnya negosiasi.
“Demokrasi yang kita gembar-gemborkan itu hanya berhenti di kerongkongan karena nyatanya politisi lebih memilih main kuasa,” tandasnya.
- Sambut Kedatangan Menteri AHY di Bandara Juanda, Dokter Agung Berikan Batik Tulis Motif Burung Hong
- Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah Rumah Peribadatan, Pj. Gubernur Adhy Sebut Langkah Strategis untuk Berikan Kepastian Hukum
- Lima Mafia Tanah Dibekuk, AHY Pastikan Tak Akan Ampuni Oknum
