Pemprov Jawa Timur dianggap berhasil dalam menarik investasi saat pandemi Covid-19.
- DPRD Jatim Minta PPDB Taat Aturan Dan Transparan
- Komisi D DPRD Jatim Apresiasi Layanan Mudik di Bandara Abdulrachman Saleh Malang
- DPRD Jatim Harap Ada Tambahan Armada Untuk Lebaran Tahun Depan
Selama pandemi Covid-19, jumlah investasi yang masuk pada tahun 2020 meningkat sebesar 33 persen atau Rp 58 triliun dari tahun 2019 lalu.
"Saat ini mencapai Rp 78 triliun lebih. Peningkatan investasi ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja. Investasi ini kalau diklasifikasikan ada 2 yakni dalam negeri dan penanaman modal asing," ujar Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (15/4).
Sahat menambahkan tenaga kerja dari dalam negeri yang diharapkan sebanyak 89000 orang. Baik sektor primer khususnya pertanian dan perkebunan, kemudian sektor skunder yakni industri makanan dan minuman.
"Sektor tersier yakni gas, konstruksi dan lainnya. Kami juga mengapresiasi pemerintah provinsi Jatim yang mampu mempertahankan penanam modal asing yang tidak pindah ke daerah lain. Karena kondusifitas sangat diperhatikan penanam modal asing. Investasi asing ini mampu menyerap 33.800 lebih tenaga kerja," katanya.
Lebih lanjut Sahat mengatakan jika ada yang menyebut peningkatan investasi ini tidak linier dengan pengurangan angka pengangguran karena dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama adalah penambahan modal dan yang kedua adalah teknologi.
"Sehingga tidak banyak menyerap tenaga kerja," tuturnya.
Pemprov Jatim sebenarnya sudah melakukan banyak hal dengan berkoordinasi dengan pelaku usaha agar tetap menggunakan tenaga kerja berbasis orang.
Menurutnya masyarakat harus tetap optimis karena investasi yang ditanam di Jatim pasti punya konsekuensi logis dalam penyerapan tenaga kerja.
Karena itu, lanjut Sahat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus melakukan sinergitas dalam penyederhanaan regulasi daerah.
Pasalnya, implementasi UU 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ada 49 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden yang sudah dikodefikasi untuk diturunkan ke daerah agar pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai wilayah otonom juga melakukan penyederhanaan.
"Kalau ini tidak diikuti maka akan terjadi penghambatan iklim investasi dan penyerapan tenaga kerja," paparnya.
- DPRD Jatim Minta PPDB Taat Aturan Dan Transparan
- Komisi D DPRD Jatim Apresiasi Layanan Mudik di Bandara Abdulrachman Saleh Malang
- DPRD Jatim Harap Ada Tambahan Armada Untuk Lebaran Tahun Depan
ikuti update rmoljatim di google news
