#DPRD Jatim

Momentum peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 menjadi refleksi mendalam bagi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur atas nasib dan masa depan buruh di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Sumardi, terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jombang untuk "naik kelas". Salah satu fokus utamanya adalah mempercepat digitalisasi dan mempermudah legalitas usaha.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, menyoroti pentingnya penguatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya mengantisipasi potensi bencana tanah longsor di sejumlah titik rawan di wilayah Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu membangun komitmen dalam memperjuangkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak. Berdasarkan laporan yang diterima Fraksi PDIP DPRD Jatim, selama tahun 2024 Indeks Pemberdayaan Gender di Jatim masih rendah.

Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur ke-9 yang akan digelar di Malang Raya pada 28 Juni hingga 5 Juli 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur memberikan sejumlah catatan penting kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Komisi E DPRD Jatim menilai bahwa persiapan teknis dan komunikasi publik masih jauh dari optimal.

Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Nurul Huda alias Ra Huda, meminta agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap petani garam di Madura. Hal ini menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghapus kuota impor.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah dengan menggelar Rapat Kajian Panitia Khusus (Pansus) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (10/04) di Gedung DPRD Kabupaten Malang.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyoroti keluhan para kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan sekolah SMK di Jawa Timur namun belum menerima pembayaran. Ia menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek pemerintah.

 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, M. Musyafak, mengungkapkan bahwa secara umum fraksi-fraksi di DPRD Jatim mengapresiasi kinerja Gubernur Jawa Timur sepanjang tahun 2024.

Musibah Longsor di Cangar Mojokerto Jawa Timur mendapat atensi penting Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. Pemerintah Provinsi Jatim diminta melakukan pemetaan titik-titik rawan longsor agar tidak memakan korban lagi.

Keberhasilan saudara merantau ke Kota menjadi motovasi tingginya Urbanisasi ke Kota besar seperti Surabaya. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mengingatkan perlunya penguatan antar kepala daerah untuk mencegah warganya mengadu nasib tanpa dibekali keahlian yang mumpuni.

Rencana relokasi SMA Negeri 8 Kota Malang yang berlokasi di Jalan Veteran memunculkan reaksi beragam dari masyarakat. Sejumlah warga dan alumni SMA Negeri 8 bahkan membuat petisi di platform Change.org untuk menolak rencana pemindahan sekolah tersebut.

Menjelang mudik Lebaran 2025, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, dr. Agung Mulyono, mengimbau warga Jawa Timur untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik.

DPRD Jawa Timur meminta semua pihak terkait untuk tidak menggunakan cara kekerasan dalam menyikapi fenomena demonstrasi menolak UU TNI yang dilakukan mahasiswa beberapa hari terakhir di berbagai kota di Tanah Air, termasuk di wilayah Jawa Timur.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk segera menerbitkan aturan tegas mengenai larangan penggunaan mobil dinas oleh pejabat Pemprov selama mudik Lebaran 2025. Pasalnya, fasilitas negara tersebut dinilai rawan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi jika tidak ada peringatan dan sanksi yang tegas.