Keberpihakan Pemprov Jatim di bidang pendidikan khususnya mendukung sistem zonasi dengan membangun sekolah-sekolah baru untuk pemerataan dan pemenuhan hak anak didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) nampaknya masih dipertanyakan kalangan DPRD Jatim.
- DPRD Jatim Minta PPDB Taat Aturan Dan Transparan
- Komisi D DPRD Jatim Apresiasi Layanan Mudik di Bandara Abdulrachman Saleh Malang
- DPRD Jatim Harap Ada Tambahan Armada Untuk Lebaran Tahun Depan
Padahal dari sisi anggaran, Pemprov Jatim dalam APBD Jatim 2021 alokasi untuk bidang pendidikan hampir Rp.12 triliun lebih.
Sayangnya, di tengah pandemi Covid-19 dimana sekolah tatap muka masih ditiadakan, justru Pemprov Jatim tak segera memulai pembangunan SMA/SMK negeri baru untuk pemenuhan pemerataan dan mendukung sistem zonasi.
Temuan anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur Husyairi di lapangan justru lebih miris. Sebab, rencana pendirian SMKN 1 Tanjung Bumi Bangkalan masih diwarnai tarik ulur pemangku kebijakan dan bisa berubah sewaktu-waktu.
Awalnya, kata Mathur, Kacabdin Bangkalan diperintah atasan (Kadiknas Jatim) untuk mencari lahan seluas kisaran 2-2,5 hektar yang strategis untuk nantinya dibangun SMKN 1 Tanjung Bumi Bangkalan. Lokasi tersebut berjarak 5-6 km dari SMAN 1 Tanjung Bumi Bangkalan.
"Saya juga ikut mengawal melakukan survey lokasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat agar lahan yang akan dibebaskan harganya tidak selangit dari pemilik lahan," kata politikus asal PBB kepada Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (22/4).
Diakui Mathur, lokasi tersebut cukup strategis karena berada di nol jalan dan lokasinya dekat perbatasan antara Bangkalan dan Sampang, sehingga nantinya bisa menampung siswa dari Kecamatan Banyuwates dan Kecamatan Kokop bagian utara serta Kecamatan Tanjung Bumi.
Anehnya, saat Diknas Jatim rapat dengar pendapat dengan Komisi E membahas soal anggaran pendidikan termasuk untuk pembelian lahan pendirian SMA/SMK Negeri baru di perbatasan Bangkalan dan Sampang, Kadiknas Jatim justru mencatut nama Khofifah.
"Jawaban Kadiknas Jatim sungguh mengagetkan, bahwa Gubernur Jatim Khofifah belum atau tidak setuju dengan anggaran pengadaan lahan untuk SMKN Tanjung Bumi," ungkap vokalis Komisi bidang Kesra DPRD Jatim.
Lebih aneh lagi, lanjut Mathur, beberapa bulan kemudian Diknas Jatim mau membangun dua kelas untuk SMKN Tanjung Bumi tanpa terlebih dulu ada pengadaan lahan karena dibangun di lahan milik SMAN 1 Tanjung Bumi.
"Ini jelas akal-akalan dan seenaknya merubah anggaran. Apalagi lokasi itu tidak sesuai dengan harapan bisa menampung anak didik yang tinggal di perbataan Bangkalan dan Sampang sehingga bisa jadi solusi sistem zonasi PPDB," dalih Mathur.
Ia pun pesimis persoalan PPDB tahun 2021 di Jatim akan terurai lantaran kebijakan dari Pemprov Jatim terhadap upaya pemerataan sekolah kurang punya greget.
- DPRD Jatim Minta PPDB Taat Aturan Dan Transparan
- Komisi D DPRD Jatim Apresiasi Layanan Mudik di Bandara Abdulrachman Saleh Malang
- DPRD Jatim Harap Ada Tambahan Armada Untuk Lebaran Tahun Depan
