Kritikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon terhadap Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid terkait hilangnya nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH. Hasyim Asyari dan lebih menonjolkan tokoh-tokoh komunis dalam Kamus Sejarah Republik Indonesia Jilid I, mesti ditindaklanjuti.
- PKS Pertimbangkan Muhaimin Dan Khofifah Untuk Diusung di Pilgub Jatim 2024
- Partai Golkar Kota Probolinggo Gelar Pertemuan Tertutup Dengan PKS
- PKS Jatim Bidik Kemenangan 60 Persen di Pilkada Serentak
Harapan itu disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/4).
"Penghapusan kontribusi para ulama dan penonjolan tokoh yang dekat dengan ideologi lain (komunis) mesti diselidiki dengan seksama," kata Mardani.
Menurut Mardani, pendapat pribadi Hilmar Farid sebagai sejarawan bisa saja jadi diskursus. Tetapi, posisinya sebagai Dirjen Kebudayaan Kemendikbud sangat startegis dan substansial.
"Terlepas dari belum dicetak dan belum disebarkannya buku tersebut, kejadian ini mesti menyadarkan kita semua bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang," pungkasnya.
Mardani juga meminta persoalan hilangnya nama pahlawan nasional sekaligus pendiri ormas NU tersebut dalam Kamus Sejarah Republik Indonesia Jilid I perlu diinvestigasi menyeluruh.
"Jadi, perlu diinvestigasi apa maksud dan siapa master mindnya," tandasnya. 
- PKS Pertimbangkan Muhaimin Dan Khofifah Untuk Diusung di Pilgub Jatim 2024
- Partai Golkar Kota Probolinggo Gelar Pertemuan Tertutup Dengan PKS
- PKS Jatim Bidik Kemenangan 60 Persen di Pilkada Serentak
