Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti pemberian THR kepada Presiden, Menteri hingga pejabat negara, menunjukkan empat pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua telah hilang.
- Investor di Surabaya Ingin Jadikan THR-TRS Tempat Konser Skala Internasional
- Jadi Momentum Tingkatkan Produktivitas dan Motivasi Pekerja, SIER Pastikan Tenant Bayar THR Tepat Waktu
- Kawal THR, Disperinaker Surabaya Buka Posko Pengaduan hingga Siapkan Nomor Hotline dan WhatsApp
"Salah satu contohnya soal penerimaan THR dan gaji ke-13 pada tahun ini. Di mana pendapatan masyarakat menurun, ancaman pandemi Covid yang masih kuat, pengangguran makin banyak, pendapatan warga banyak berkurang, termasuk didalamnya pendapatan petani karena ancaman membludaknya impor," kata Ray melansir pemberitaan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (1/5).
Menurutnya, kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 kepada pejabat negara termasuk di dalamnya anggota DPR RI sangat memperlihatkan absennya empati pemegang kekuasaan terhadap rakyatnya.
"Memperlihatkan kepada kita sikap yang tidak empati tersebut. Seolah-olah masyarakat kita sedang tidak mengalami kesulitan apapun dan sebaliknya justru para pejabat negara yang terlihat tetap harus dipenuhi hak mereka meskipun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ini," ujarya tidak habis pikir.
Untuk itu, Ray menambahkan, keputusan untuk memberi THR dan gaji ke-13 tahun ini tetap dilaksanakan tidak begitu mengherankan, mengingat wajah Presiden Jokowi pada periode kedua pemerintahannya kali ini jauh dari dimensi humanitas kenegarawanan dan empati.
- Investor di Surabaya Ingin Jadikan THR-TRS Tempat Konser Skala Internasional
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
- Rencana Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal ke Prabowo, TB Hasanuddin: Dalam TNI Tak Ada Pangkat Kehormatan
