Komisi IX DPR RI akan segera memanggil pihak BPJS Kesehatan atas dugaan bocornya data 279 juta Warga Negara Indonesia (WNI) pengguna BPJS Kesehatan.
- BPJS Kesehatan Jember Beri Kemudahan Layanan JKN Selama Mudik Lebaran
- BPJS Kesehatan Luncurkan Program Pesiar Gandeng Kemendes PDTT dan Pemkab Jombang
- Sistem Kelas Rumah Sakit BPJS Kesehatan Mau Dihapus dan Diganti KRIS, DJSN Pastikan Kawal RUU Kesehatan
Disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, pihaknya mengaku terkejut setelah mendengar kabar tersebut. Menurut dia, sudah seharusnya pihak BPJS Kesehatan bisa menjaga kerahasiaan dari data penduduk itu. Apalagi mereka selalu mengklaim sistem BPJS sangat aman.
"Kenapa? Karena setahu kami BPJS dalam paparan Komisi IX sejak beberapa tahun terakhir mengatakan bahwa sistem komputerisasi yang mereka miliki itu adalah sistem komputerisasi yang sangat aman," ujar Saleh di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (21/5).
“Sehingga data yang ada di dalam itu mestinya terpelihara dengan benar tidak bocor keluar," imbuh Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.
Dalam rangka meluruskan informasi tersebut, kata dia, Komisi IX memanggil BPJS Kesehatan untuk memberikan keterangan secara khusus pada Komisi IX.
"Sudah ada penjadwalannya. Jadi di jadwal rapat kita dengan mitra kerja minggu ini sudah ada. Kita sudah panggil mereka untuk menjelaskan dan saya kira itu isu serius di Komisi IX," terangnya.
Bagi Saleh, data pengguna BPJS Kesehatan sangat penting karena membocorkan data tersebut sama saja membocorkan seluruh data kependudukan Indonesia.
"Kenapa ini penting ditanya? Karena data peserta BPJS itu kan warga negara kita yang terdaftar di situ. Kalau semuanya bocor datanya ke orang kan waduh bahaya," pungkasnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- BPJS Kesehatan Jember Beri Kemudahan Layanan JKN Selama Mudik Lebaran
- BPJS Kesehatan Luncurkan Program Pesiar Gandeng Kemendes PDTT dan Pemkab Jombang
- Sistem Kelas Rumah Sakit BPJS Kesehatan Mau Dihapus dan Diganti KRIS, DJSN Pastikan Kawal RUU Kesehatan
