Peringati Hari Kebangkitan Nasional, Rakyat Jember Ingatkan Papua Wajib Dipertahankan

Gerakan Rakyat Jember (GRJ) memperingati Harkitnas di Bundaran DPRD Jember/RMOL
Gerakan Rakyat Jember (GRJ) memperingati Harkitnas di Bundaran DPRD Jember/RMOL

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) pada 20 Mei tahun ini dirayakan berbeda oleh Gerakan Rakyat Jember (GRJ).


Sekitar 25 aktivis GRJ, Kamis (20/5) menggelar aksi unjuk rasa damai di bundaran DPRD Jember, Jawa Timur untuk menggelorakan semangat mempertahankan bumi Papua sebagai bagian dari kedaulatan NKRI.

Kordinator GRJ, Kostiono Musri dalam orasinya mengatakan, pihaknya mendesak TNI/Polri agar bertindak tegas atas gerakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang sudah semakin brutal.

"Tanah Papua merupakan kedaulatan NKRI yang wajib kita pertahankan, karenanya kita wajib melawan segala bentuk gerakan yang mengarah pada upaya memisahkan diri dari NKRI," tegasnya dalam aksi yang tetap menerapkan protokol kesehatan itu.

Kustiono lantas menyinggung peristiwa tertembaknya kepala badan intelijen daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Gusti Putu Dani Karya Nugraha oleh KKB di Kampoeng Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu (25/4) silam.

Menurutnya, peristiwa tersebut merupakan peringatan bagi bangsa Indonesia agar tidak membiarkan keberadaan KKB terus melancarkan upaya merongrong kedaulatan NKRI.

"Gerakan sparatis itu terus-menerus melancarkan berbagai upaya, baik membangun opini agitatif maupun melakukan serangan bersenjata, ini tidak bisa dibiarkan," tegasnya.

Mirisnya, KKB bukan saja menyasar militer dan polisi, namun juga telah menargetkan warga sipil secara membabi-buta.

"Saudara-saudara kami warga sipil Papua, yang mereka tidak bersenjata juga ikut menjadi sasaran kebiadaban mereka (KKB)," katanya.

Tak hanya itu, peringatan Harkitnas ke-113 ini juga menjadi momentum bagi aparat untuk menindak tegas pihak-pihak yang jelas-jelas mendukung keberadaan gerakan sparatis di Papua, salah satunya keberadaan kelompok mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang kerap membangun opini negatif dengan menyudutkan pemerintah Indonesia.

"Jika TNI-Polri tidak bersikap, maka jangan salahkan kami akan mengambil tindakan," tandasnya.