Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Prov Jatim Surabaya, Senin (22/4).
- Bahas Pemberlakuan UU HKPD dan Dampaknya Pada Sektor Pajak, Pj Gubernur Adhy Dorong BUMD Tingkatkan PAD Jatim
- Resmikan Gedung Instalasi Rawat Jalan dan Penunjang Terpadu RSUD Husada Prima, Pj Gubernur Adhy: Kini Layanan Kesehatannya Excellent
- Halal Bihalal dan Musda IKA SKMA Jatim, Pj Gubernur Adhy Pastikan Komitmen Pemprov Jatim Terhadap Pelestarian Hutan
Pj. Gubernur Adhy secara detil menanggapi saran, masukan, kritik dan pertanyaan dari para Fraksi DPRD Prov Jatim pada LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2023.
Secara khusus, ia juga menyampaikan terima kasih kepada Panitia Khusus Pembahas LKPJ, yang menyatakan bahwa LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2023 telah memenuhi kaidah yuridis formal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan.
"Serta melanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga kritik, saran dan masukan yang diutarakan untuk pembangunan dan kemajuan Jawa Timur,” ungkapnya.
Adhy mengatakan, pentingnya sinergitas dalam meningkatkan capaian Indeks Kinerja Utama (IKU). Untuk itu, ia menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh pihak legislatif dalam menanggapi LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2023.
Utamanya pada beberapa IKU yang mendapat apresiasi dari pihak legislatif yakni Indeks GINI, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kesalehan Sosial, dan Indeks Resiko Bencana.
Menurut Adhy, hal tersebut juga tidak lepas dari kolaborasi dan kerja bersama serta tentunya arahan dari segenap jajaran legislatif yang senantiasa berperan dalam memberikan dorongan dan dukungan kepada jajaran eksekutif.
"Terima kasih atas apresiasi pada beberapa capaian IKU kami. Semua capaian yang kita dapatkan tak lain adalah hasil sinergi dari seluruh elemen di Jatim, tak hanya eksekutif tapi juga legislatif," katanya.
Lebih lanjut, Adhy mengatakan, dalam persaingan ekonomi global, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus memiliki kemandirian fiskal yang kuat. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur pendapatan daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah, terbukti realisasi PAD tahun 2023 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebesar Rp 22,32 triliun dari target Rp 21,67 triliun. Capaian ini mampu melampaui realisasi PAD tahun 2022 yang sebesar Rp 21,25 triliun dari target 18,12 triliun.
“Namun, terkait belum optimalnya realisasi belanja daerah, dapat kami sampaikan bahwa Pemprov Jatim sepakat untuk mengoptimalkan belanja daerah. Untuk itu, kami berkomitmen merealisasikan belanja melalui program prioritas Nawa Bhakti Satya yang berdampak langsung kepada masyarakat dan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi,” tuturnya.
“Komitmen kita bersama adalah meningkatkan PAD kita di tahun 2024 dan memaksimalkan serapan anggaran,” imbuhnya.
Tak hanya itu, dalam kesempatan ini Adhy juga menjelaskan berbagai langkah strategik yang telah dilakukan Pemprov Jatim untuk membangkitkan roda perekonomian Jawa Timur.
Antara lain penguatan daya saing industri kecil melalui fasilitasi pelatihan peningkatan nilai tambah, sertifikasi dan desain produk kemasan, program afirmasi yang efektif melalui dukungan permodalan subsidi bunga pada Program Kredit Sejahtera (Prokesra), serta pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah.
“Upaya lainnya juga kami laksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat khususnya di perdesaan, seperti Program Pemberdayaan BUMDesa yang mampu berperan dalam konsolidasi produk unggulan desa sehingga dapat meningkatkan daya saing,” terang Adhy.
Program ini memberikan penguatan permodalan kepada 150 BUMDesa yang bergerak di bidang pertanian, pariwisata, perdagangan, dan pengelolaan sampah senilai Rp15 miliar.
Kemudian Program Jatim Puspa dengan sasaran keluarga penerima manfaat (KPM) Graduasi PKH. Program ini mampu meningkatkan pendapatan KPM sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin.
Lalu Program Sinando (Sinau Nang Ndeso), yaitu pelatihan kewirausahaan usaha ekonomi masyarakat dengan memberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM di desa sehingga dapat meningkatkan skill SDM dan nilai tambah produk.
“Kami juga melakukan Program Desa Berdaya yang mampu menemukan ikon desa untuk dikembangkan menjadi ekonomi kreatif desa yang didukung oleh perencanaan penganggaran di desa,” tandas Adhy.
Tak ketinggalan yang juga dijelaskan Adhy adalah keberhasilan Pemprov Jatim dalam pengendalian inflasi di Jawa Timur melalui SIGATI (Sinergi Gapai Inflasi Terkendali).
Program ini telah dilaksanakan dan berhasil mewujudkan Stabilisasi harga pangan untuk meringankan beban masyarakat dan menstabilkan harga bahan pokok, melalui penyelenggaraan pasar murah.
“Kami juga melakukan peningkatan kualitas digitalisasi data, dengan melaksanakan updating
rutin aplikasi monitoring harga melalui SISKAPERBAPO (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Bahan Pokok) sebagai upaya transparansi harga ke masyarakat dan dasar intervensi Operasi Pasar Murah (OPM),” tegas Adhy.
Di akhir, Adhy mengatakan bahwa seluruh capaian yang telah digapai merupakan hasil kerja dan usaha bersama untuk memajukan Jawa Timur.
“Capaian ini merupakan raihan kita bersama sebagai wujud kerjasama, kolaborasi dan sinergitas semua pihak, stakeholder di Jawa Timur, semua Perangkat Daerah, dukungan Forkopimda Jawa Timur, Bupati/Walikota, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, civitas akademika, media, pelaku dunia usaha dan partisipasi luar biasa masyarakat Jawa Timur, serta tentunya dukungan dan pengawalan segenap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur,” tandasnya.
- Pemprov Jatim Raih 9 Kali WTP, Sri Untari: Prestasi Bagus Karena Kerja OPD
- Ketua Komisi A DPRD Jatim Apresiasi Capaian Pemprov Raih Predikat WTP Untuk Kesembilan Kali
- Bahas Pemberlakuan UU HKPD dan Dampaknya Pada Sektor Pajak, Pj Gubernur Adhy Dorong BUMD Tingkatkan PAD Jatim
