Sebanyak 119 orang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari, di Pendopo Prasadja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo, Sabtu (19/6).
- Tingkatkan Konsumsi Ikan, DKP Jatim Bantu Bibit Lele Di Daerah Rawan Stunting
- Wali Kota Eri Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Wakaf di Ponpes An-Najiyah Sidosermo
- Serahkan 3.525 SK PPPK, Gubernur Khofifah Minta Wujudkan Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Emas 2045
Pelantikan dan pengambilan sumpah ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo, Wakil Bupati Probolinggo HA Timbul Prihanjoko, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono, Staf Ahli dan Asisten serta perwakilan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya terdiri dari 2 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 27 orang Pejabat Administrator (Eselon III) dan 43 orang Pejabat Pengawas (Eselon IV) serta 47 orang Pejabat Fungsional.
Untuk menghindari terjadinya kerumunan di masa pandemi Covid-19 dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, maka pelantikan dan pengambilan sumpah/janji kali ini dibagi dalam beberapa tempat. Untuk pejabat eselon II dan III dilaksanakan di Pendopo Prasadja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo. Sementara untuk pejabat eselon IV dan pejabat fungsional dilaksanakan di Gedung Joyolelono Kabupaten Probolinggo dengan mengikuti secara virtual.
Pejabat eselon II yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah Tutug Edi Utomo sebagai Inspektur Kabupaten Probolinggo dan dr. Shodiq Tjahjono sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Keduanya dilantik dan diambil sumpahnya karena adanya perubahan nomenklatur.
Dua orang pejabat eselon III yang menempati posisi baru karena perubahan nomenklatur adalah dr. Hariawan Dwi Tamtomo sebagai Direktur Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Waluyo Jati dan drg. Wahyuningsih P sebagai Direktur Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Tongas. Kedua rumah sakit tersebut saat ini berada dibawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan tanda jabatan Camat kepada Widodo Hadi Siswanto sebagai Camat Sumber. Untuk pakta integritas secara simbolis ditanda tangani oleh drg. Reni Mevtia selaku Kepala UPT Puskesmas Dringu.
“Pelantikan ini dilaksanakan dalam rangka pengisian jabatan dan adanya perubahan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada 5 (lima) perangkat daerah meliputi Inspektorat, Dinas Kesehatan, RSUD Waluyo Jati, RSUD Tongas dan Puskesmas,” kata Bupati Probolinggo, seperti dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Menurut Tantri, perubahan tata kerja dan struktur pada Inspektorat bertujuan untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Sedangkan perubahan pada RSUD Waluyo Jati dan RSUD Tongas yang sejak saat ini di bawah naungan Dinas Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, profesionalisme dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah,” ujarnya.
Bupati Tantri menjelaskan bahwa perubahan nomenklatur ini nantinya tidak hanya terjadi pada 5 OPD ini saja. Akan terjadi peyederhanaan birokrasi yang akan merubah nomenklatur dan struktur organisasi menjadi 2 level eselon dan peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.
“Saudara-saudara agar segera mempersiapkan diri dengan perubahan yang akan terjadi. Tingkatkanlah kemampuan dan daya saing karena jabatan fungsional lebih memperhitungkan keahlian dan kompetensi. Suatu perubahan yang harus diterima dan diikuti demi peningkatan kinerja dan kapasitas SDM yang juga akan berimbas kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah suatu hal yang kita cita-citakan bersama,” pungkasnya.
- Surabaya Juara 1 Penyelenggaraan Jalan dari Kementerian PUPR, Bawa Pulang Proyek Pembangunan Jalan Senilai Rp40 Miliar
- Sepekan, Pemkot Surabaya Raih 4 Penghargaan Tingkat Jatim dan Nasional
- Implementasi UU KIP No 14 Tahun 2008, OPD Diharapkan Proaktif Upload Kegiatannya Di Website PPID
