"Layanan PPID merupakan fasilitas yang disediakan Diskominfo Jember. Dibutuhkan peran aktif seluruh OPD untuk bisa menyampaikan kegiatan terkait Pemerintahan Kabupaten Jember," Jelas Plt. Kepala Dinas Kominfo, Habib Salim, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Dia juga menjelaskan seluruh OPD, Kecamatan hingga Kelurahan sudah difasilitasi untuk menyampaikan semua kegiatannya di website PPID. Hal ini untuk mendorong transparansi pelaksanaan dan pelayanan informasi publik.
"Setiap OPD baik Kecamatan maupun Kelurahan sudah diberi fasilitas untuk menyampaikan kegiatannya di Website PPID dalam rangka keterbukaan informasi publik." Katanya.
Kegiatan sosialisasi tersebut, dihadiri secara luring oleh Asisten III, Ir. Ruslan Abdul Gani, Plt. Diskominfo Jember Habib Salim S.Si dan perwakilan OPD.
Selain itu, turut hadir secara daring, pejabat/petugas yang ditunjuk dari masing-masing kecamatan dan kelurahan Camat Se-kabupaten Jember beserta OPD terkait.
Sementara itu, Kabid Aspirasi dan Pelayanan Publik, Indra Tri Purnomo S.STP., M.Si, dalam sosialisasinya menjelaskan setiap OPD harus mempunyai kemampuan dalam penguasaan Teknologi Informatika (TI).
untuk mengoptimalisasi pelayanan publik. Setiap agenda tertuang dalam website PPID. Dengan demikian pihak Diskominfo Jember, bisa memantau agenda OPD.
"Tiap OPD harus mengisi agenda. Diskominfo Jember akan melaporkan OPD mana yang belum upload agenda. PPID dan e-LAPOR adalah salah satu langkah awal birokrasi jember Untuk tetap bersinergi dalam bekerja mewujudkan jember satu data," jelasnya.
"Selain itu juga sebagai penilaian kinerja terhadap OPD bersangkutan, yang berdampak pada penilaian kinerja perorangan yang ada di OPD tersebut,"sambungnya.
Sedangkan Asisten III, Ruslan Abdul Ghani, menegaskan bahwa PPID merupakan bentuk visi dan misi Bupati Jember, sebagai salah satu tolak ukur kinerja setiap OPD yang ada di Kabupaten Jember. Dia berharap seluruh OPD mengisi agenda kerja setiap bulannya.
"Agenda yang terstruktur mohon dibuat oleh masing-masing OPD. Transparansi harus dilakukan. Regulasi harus dijalankan," terangnya.
Karena itu, Abdul Ghani memita para operator dan pemangku kebijakan, untuk terus berkoordinasi dengan kominfo. Supaya publik, bisa terlayani dengan baik.