Ketua PB IDI Usulkan Dua Strategi Tekan Lonjakan Kasus Covid-19

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng M. Faqih/Rep
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng M. Faqih/Rep

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih, menyampaikan dua strategi utama yang harus dilakukanpemerintah dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 yang tengah melonjak selama sepekan terakhir.


Dua strategi yang dimaksud adalah strategi pengetatan di hulu dan di hilir. Namun, dari kedua strategi tersebut, dirinya meminta pemerintah lebih fokus kepada strategi di hulu.

"Tetapi yang paling penting adalah strategi di hulu. Karena kalau strategi di hulu tidak baik, tidak ketat, tidak berhasil, maka persoalan akan mengalir ke hilir," ujar Daeng dalam diskusi daring Populi Center Smart FM Network bertajuk 'Solidaritas Melawan Pandemi' pada Sabtu (26/6).

Merujuk penjelasan organisasi kesehatan dunia atau WHO, Daeng menerangkan, pengertian strategi di hulu adalah pengendalian kasus emergency atau kedaruratan. Langkah ini menurutnya, harus disikapi dengan kebijakan khusus.

"Apa itu? Kalau WHO mengatakan mobilitas dan kegiatan penduduk harus dibatasi," tegasnya.

Menurut Daeng, WHO memang tidak menyebutkan istilah yang menjadi strategi mitigasi tersebut secara spesifik. Namun di Indonesia dikenal sebagai PSBB, PPKM Mikro dan bahkan ada yang menggunakan istilah lockdown.

Tetapi yang paling penting, menurut Daeng, adalah menerapkan pembatasan kegiata masyarakat secara ketat. Agar supaya mobilitas dan aktivitas penduduk atau warga bisa terkendali.

"Kalau ini tidak dilakukan maka strategi di hulu pasti akan kewalahan. Dan itu dampaknya adalah masalah di hilir," tuturnya.

Untuk strategi di hilir, Daeng menekankan soal strategi membangun kesadaran bersama pada protokol kesehatan (Prokes). Semua pihak tanpa terkecuali, ia minta untuk bahu-membahu mengindahkan Prokes.  

"Kalau Prokes tidak diketatkan, masyarakat tidak bersama-sama kita, ya maka ini berat memang. Ini beratnya, masyarakat kadang-kadang tidak merasa ini urusannya kita semua. Ini hanya urusan pemerintah dan petugas kesehatan saja," tuturnya.

"Ini salah besar dalam kondisi pandemi seperti ini, Kalau boleh dikatakan perang, ini semestinya perang semesta. Masyarakat harus ikut," tegas Daeng seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.