Sebanyak 75 dokter dan 21 perawat di Surabaya positif Covid-19. Jumlah ini berpotensi meningkat, mengingat sampai saat ini di Surabaya belum menunjukkan adanya penurunan angka kasus Covid-19. Demikian disampaikan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Fraksi PSI, Tjutjuk Supariono.
- Kejar Visi Indonesia Emas 2045, Jatim Fokus 4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
- Empat WNA Taiwan Dideportasi Imigrasi Tanjung Perak Karena Melanggar Aturan
- Penyesuaian Aplikasi SIAK, Dispendukcapil Kota Kediri Buka Layanan Offline
Untuk itu, Tjutjuk memberikan tiga usulan guna mendukung kinerja nakes. Pertama, adanya pemberian multivitamin untuk nakes. Kedua, mendorong agar Pemkot Surabaya segera mempercepat pembayaran insentif bagi para nakes. Dan yang ketiga, memastikan ketersediaan nakes di Surabaya dengan memanfaatkan mahasiswa koas (dokter muda).
“Sebagai garda terdepan dalam penanganan virus Covid-19 ini, Pemkot Surabaya harus memastikan bahwa para nakes dalam kondisi yang prima dalam menghadapi gelombang kedua Covid-19 di Indonesia," kata Tjutjuk, kepada Kantor Berita RMOLJatim, Minggu, (4/7)
"Karenanya, pemberian multivitamin diperlukan untuk seluruh nakes di Surabaya. Sudah terlalu banyak nakes yang gugur, jangan sampai ada lagi nakes yang terpapar virus ini” sambung Tjutjuk.
Sementara itu, dengan beban kerja yang semakin tinggi, sampai saat ini para nakes masih menunggu hak insentif mereka yang belum dibayarkan.
“Saya sangat mengapresiasi kerja keras para nakes yang sudah banyak merelakan waktu dan tenaganya untuk melawan Covid-19. Saya sempat melakukan blusukan dan mengunjungi nakes. Mereka mengeluhkan bahwa insentif terakhir dibayarkan pada Bulan Oktober 2020. Insentif ini harus segera diberikan, jumlahnya pun harus full, jangan dicicil. Saya mendesak Pemkot Surabaya untuk segera membayarkan hak para nakes ini” tegas Tjutjuk.
Menurutnya, ketersediaan nakes di Surabaya juga perlu dipastikan dalam menghadapi gelombang kedua Covid-19 ini. Rekrutmen untuk relawan nakes dan tenaga pendukung penanganan Covid-19 sudah dibuka oleh pemkot. Namun, secara khusus Pemkot Surabaya perlu memanfaatkan mahasiswa koas untuk meringankan beban nakes di lapangan dan menambah jumlah SDM.
“Mahasiswa koas seharusnya bisa diperbantukan dalam penanganan Covid-19. Misalnya dalam percepatan proses vaksinasi. Agar mahasiswa koas dapat membantu di lapangan, diperlukan adanya surat izin dari Dinas Kesehatan," kata Tjutjuk.
Secara khusus, Tjuktjuk telah meminta kepada Dinas Kesehatan, agar surat izin tersebut dapat dipermudah kepengurusannya. Sehingga, program vaksinasi dapat diselesaikan dengan cepat, dan kasus Covid-19 di Surabaya akan segera melandai.
- Gubernur Jatim Belum Putuskan Penyekatan Satu Titik, Wali Kota Eri Pasrah
- Wali Kota Eri Bertemu 10 Pimpinan Partai Politik, Ini yang Dibahas
- Emas Masih Dominasi Jaminan Gadai Di Masa PPKM
