Ketua Asosiasi Kepala Desa (APDESI) Kabupaten Probolinggo, Hasanuddin mendesak, agar pemerintah segera mencairkan BLT - DD di setiap desa. Sebab, saat ini rakyat membutuhkan lantaran adanya kebijakan PPKM Darurat.
- Hasil Perhitungan Indikator PPKM Darurat Berbasis Wilayah, Seluruh Kelurahan di Surabaya Berstatus Zona Hijau
- Pemerintah Jangan Terburu-buru Buka Pintu untuk Wisatawan Asing
- PPKM Darurat, Polisi Bubarkan Turnamen Pertandingan Bola Kasti Tanpa Prokes
“Adanya kebijakan pembatasan ini, tentu sangat berdampak pada masyarakat. Tidak terkecuali, baik pekerja, buruh tani, bahkan pelaku usaha sekalipun. Apalagi warga yang kerjaannya tidak tetap, semakin terasa dampaknya,” jelasnya pada Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (8/7).
Menurutnya, pencarian BLT - DD harus dicairkan, utamanya desa yang telah menyelesaikan dan menyerahkan berkas-berkas SPJ. Sebab, ini merupakan salah satu langkah untuk membantu perekonomian masyarakat di masa PPKM Darurat.
Terlebih lagi, hampir seluruh desa di 24 kecamatan ini telah menerapkan PPKM Darurat sesuai anjuran pemerintah daerah. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk melakukan penundaan pencairan dana transfer tersebut. Terkecuali bagi desa yang memang belum menyerahkan berkas SPJ untuk pencairan berikutnya.
“Kalau berkas sudah diserahkan untuk pencairan, maka segera dicairakan. Agar masyarakat segera bisa menerima dana BLT DD itu. Di masa PPKM Darurat ini, BLT DD itu salah satu cara untuk menunjang ekonomi masyarakat. Apalagi pekan depan ini akan ada lebaran. Kebutuhan bertambah,” ungkap Kepala Desa Penambangan Kecamatan Pajarakan ini.
Pihaknya pun tak tega menyaksikan warga sambat setiap hari lantaran ekonomi yang kembang-kempis. Dengan adanya pencairan BLT DD itu, tentu akan sedikit membantu kebutuhan masyarakat selama masa PPKM Darurat diberlakukan. Sehingga upaya preventif pemerintah dalam menerapkan PPKM tersebut berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat.
“Artinya, ketika aktifitas masyarakat dibatasi dengan ini dan itu. Pemerintah hadir dengan membantu kebutuhan mereka. Meskipun hanya sedikit,” sebut dia.
Di sisi lain, pihaknya mendukung penuh kebijakan PPKM Darurat ini sebagai upaya penanganan wabah covid-19. Pihaknya pun juga telah mensosialisasikan pada para kepala desa lain terkait pemberlakukan kebijakan tersebut.
“Sehingga masing-masing desa menerapkan protokol kesehatan dan mentaati aturan yang berlaku saat ini,” pungkasnya.
- Hasil Perhitungan Indikator PPKM Darurat Berbasis Wilayah, Seluruh Kelurahan di Surabaya Berstatus Zona Hijau
- Pemerintah Jangan Terburu-buru Buka Pintu untuk Wisatawan Asing
- PPKM Darurat, Polisi Bubarkan Turnamen Pertandingan Bola Kasti Tanpa Prokes
