PPKM Darurat Belum Maksimal, Penyebabnya Informasi Data Kurang Jelas 

Diskusi yang digelar GMNI Komisariat Besar (Kombes) Airlangga bertajuk “PPKM Darurat: Bagaimana Kabar Jawa Timur?”/Repro
Diskusi yang digelar GMNI Komisariat Besar (Kombes) Airlangga bertajuk “PPKM Darurat: Bagaimana Kabar Jawa Timur?”/Repro

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat belum maksimal untuk menekan angka persebaran virus Covid-19. 


Hal ini disampaikan Alumni GMNI Fakultas Kedokteran Unair, Dr Sonny Fadli dalam diskusi yang digelar GMNI Komisariat Besar (Kombes) Airlangga bertajuk “PPKM Darurat: Bagaimana Kabar Jawa Timur?” dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (19/7).

Sonny melihat faktor utama yang menjadikan pelaksanaan PPKM Darurat belum efektif, utamanya di Jawa Timur, adalah informasi mengenai data yang kurang jelas antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), dan data Nasional. 

Terlebih lagi sosialisasi yang diberikan terhadap masyarakat masih setengah-setengah. 

"Akibatnya, masyarakat masih banyak yang bersikap tak acuh terhadap bahaya Covid-19 varian Delta. Padahal varian Delta merupakan varian baru Covid-19 yang tingkat penularannya lebih cepat tujuh kali lipat dari yang sebelumnya," ujar Sonny.  

Sonny menambahkan, untuk distribusi vaksin dan penyelenggaraan vaksinasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) juga masih terbilang minim. 

Pemda dinilai kurang responsif untuk menambah jumlah tenaga medis yang membantu vaksinasi agar mempercepat vaksiniasi di masyarakat. 

Sonny lantas menunjukkan data dalam bentuk kurva, bagaimana kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia sudah seperti di India. 

"Hal tersebut terjadi akibat pemerintah Indonesia tidak mengambil ancang-ancang untuk menghadapi adanya gelombang kedua. Dalam skala global, Indonesia menempati puncak tertinggi klasemen Covid-19 dengan angka kematian baru hingga 1.093 kasus," sebutnya.