Penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah semata, melainkan juga diperlukan gotong royong dari masyarakat untuk bersama-sama menekan angka penyebaran virus Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan.
- Risma Tolak Bansos Depan Jokowi, Pengamat Politik Sebut Aktivitas Presiden Tidak Sesuai Kaidahnya
- Soal SLB Diurus Kemensos, Risma Sudah Temui Menag, Belum ke Mendikbudristek
- Risma: Masalah yang Sama, Solusinya Bisa Jadi Berbeda
Demikian disampaikan Menteri Sosial, Tri Rismaharini saat memantau penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (24/7).
"Dengan demikian mampu mencegah penularan Covid-19 kepada diri sendiri dan orang lain," kata Risma, sapaan akrabnya saat menjadi Wali Kita Surabaya.
Didampingi Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Mensos Risma menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo, agar bantuan yang disalurkan dapat membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat.
"Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat adalah pilihan yang sulit. karena dengan begitu masyarakat tidak bisa maksimal mencari nafkah. Bantuan dari Kemensos ini diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat," ujar Risma.
Dijelaskan Risma, terdapat 3 jenis bantuan yang disalurkan pemerintah pusat melalui Kemensos RI. Pertama, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang merupakan bantuan untuk masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 senilai 300 ribu per bulan. Kedua, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yaitu bantuan senilai 200 ribu per bulan yang disalurkan melalui Bank Himbara untuk keluarga miskin.
Penerima bantuan ini dapat mendatangi agen yang telah ditunjuk untuk mencairkan bantuannya dalam bentuk bahan pangan seperti beras, telur, maupun lainnya. Ketiga, Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat dengan memenuhi persyaratan tertentu.
"Jenis manfaat yang diterima tiap KPM pada bantuan PKH berbeda sesuai dengan kondisi tiap penerima," terangnya.
Selain itu, masih Risma, pemerintah melalui Bulog juga mulai menyalurkan bantuan beras kemasan 5 kg sebanyak 3000 paket. Penyaluran dilimpahkan sepenuhnya kepada daerah.
"Dengan pertimbangan Bupati/Wali Kota lebih paham masyarakat di wilayahnya yang membutuhkan dan belum pernah mendapatkan bansos apapun, atau masyarakat yang saat ini terdampak akibat adanya kebijakan PPKM Darurat maupun level 4," bebernya.
Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyatakan, bantuan sosial dari Kemensos telah tersalur secara bertahap kepada masyarakat yang menerima.
“Bantuan dari Kemensos sangat berarti bagi masyarakat di tengah pembatasan kegiatan. kami ucapkan terima kasih,” tuturnya. bantuan beras dan bantuan sosial yang diterima masyarakat merupakan bagian dari kebijakan pemerintah mengurangi beban masyarakat selama PPKM.
Bupati Lindra mengaku akan terus melakukan evaluasi terkait penyaluran Bansos agar tepat sasaran dan sesuai aturan dari pemerintah. Tidak hanya itu, pihaknya akan segera turun ke desa-desa guna mengecek secara langsung proses penyaluran bantuan sosial kepada KPM, serta secara intensif melaksanakan koordinasi dengan seluruh pihak.
"Kroscek secara langsung kelapangan menjadi poin penting agar tidak terjadi kerancuan data," tandasnya.
Dari pantauan, Mensos Risma bersama Bupati Lindra menyalurkan bansos kepada penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan mengunjungi keluarga penerima manfaat BST, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sendangharjo Tuban.
Berdasarkan data dari Dinsos P3A Tuban, data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 40.083 KPM, Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 53.117 KPM, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako 80.349 KPM, dan Bantuan Sosial Beras (BSB) sebanyak 3.000 KPM masyarakat miskin terdampak Covid-19.
- Titik Blackspot dan Troublespot di Kabupaten Tuban yang Wajib Diwaspadai Pemudik
- Ramadan 2024, PHE TEJ Serahkan 1500 Paket Sembako Kaum Dhuafa hingga Anak Yatim Piatu
- Gempa Tektonik Tuban Terasa di Lamongan, Warga Berhamburan Keluar Rumah
