Untuk memastikan bantuan sosial dari pemerintah tepat sasaran, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, mendatangi rumah warga untuk mengecek langsung penyaluran program bantuan sosial yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tepat sasaran, tepatnya di Kecamatan Plumpang Tuban ( 28/7)
- Kadinsos Tuban dan Tikor Turun Langsung Pantau Penyaluran BPNT
- Hadiri Alih Tugas Ketua Pengadilan Negeri, Bupati Tuban Apresiasi Kerjasama yang Sudah Terjalin
- Sukses Gelar Musda III, MD KAHMI Tuban Tetapkan Lima Kader Terbaik
Ditemani dinas terkait, Bupati Tuban Lindra mengunjungi rumah KPM satu per satu untuk memastikan program bantuan yang didapat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) benar-benar diterima sesuai kriteria yang ditentukan.
Dalam sidak tersebut, Lindra berdialog bersama KPM dan meminta keterangan langsung kepada Pendamping Program, Kepala Desa, hingga menyidak langsung agen penyalur bantuan. Hasilnya, ditemukan bahwa banyak KPM yang tidak lagi menerima bansos akibat data yang tidak sinkron.
Banyak yang namanya di KTP beda dengan yang ada di kartu bansos atau nomor NIK yang tidak sama. Akibatnya, sistem dari kementerian tidak bisa mendeteksi dan ini menjadi alasan mereka tidak menerima bantuannya.
"Kami minta agar pendamping lebih teliti perihal kesamaan data, misal kesesuaian nama dengan KTP dan KK," ujar Lindra dikutip Kantor Berita RMOL jatim, Kamis ( 29/7)
Selain itu, ditemukan pula pelimpahan hak bansos program PKH dari KPM yang telah graduasi atau lulus program ke warga lain.
“Saya tahu niatnya warga sini baik, karena yang dilimpahi pun juga layak untuk menerima, akan tetapi praktek ini tidak sesuai aturan, jadi, harus diupdate datanya,” lanjut Lindra.
Temuan lain, di salah satu desa terdapat adanya iuran suka rela yang dianggap hal lumrah olah masyarakat sekitar, yang diberikan kepada agen setiap kali pencairan sehingga mengurangi nominal bansos yang seharusnya diterima KPM.
Lalu, ditemukan pula harga komoditi yang tidak sesuai standart, kartu BPNT yang tidak dipegang KPM secara pribadi, rumah dilabeli stiker keluarga miskin tapi tidak memiliki kartu, hingga jenis program bantuan yang tidak tepat.
“Pendamping harus lebih teliti dan menggali tentang kesesuaian jenis program bantuan apa yang harus diberikan kepada warga yang membutuhkan. Jangan tutup mata, harus pakai hati nurani,” tegas Mas Bupati.
Atas semua temuan tersebut, Lindra meminta agar pendamping harus benar-benar memaksimalkan fungsinya. Selain itu, warga juga diminta melapor jika terdapat ketidaksesuaian jenis atau jumlah bantuan yang didapat.
Untuk para agen dan supplier, Lindra mengingatkan agar tidak mengambil keuntungan besar, dan tidak membuat satuan harga sendiri. Semua harus sesuai aturan yang telah ditentukan oleh kementerian, baik jenis sembako hingga satuan harga standar.
Saat ini, Pemkab pun juga tengah membentuk tim yang melibatkan beberapa pihak untuk memperbaiki data penerima.
“Semua temuan akan kita tindak lanjuti, kami juga membentuk tim untuk melakukan sinkronisasi data. Semua bersatu dan bersinergi untuk memperbaiki penyaluran bansos di Kabupaten Tuban agar tepat sasaran," tutup Lindra. 
- Kadinsos Tuban dan Tikor Turun Langsung Pantau Penyaluran BPNT
- Hadiri Alih Tugas Ketua Pengadilan Negeri, Bupati Tuban Apresiasi Kerjasama yang Sudah Terjalin
- Sukses Gelar Musda III, MD KAHMI Tuban Tetapkan Lima Kader Terbaik
