Setelah mendengar Pemaparan Kerja dari Ketua Satgas Covid-19, sejumlah fraksi anggota DPRD Kota Malang mengkritisi penanganan COVID-19 di Kota Malang.
- Dinas PUBM Kabupaten Malang Bakal Benahi Jembatan Ambrol di Dau Tahun 2024 ini
- Kecelakaan Maut di Malang, Bus Pariwisata Tabrak Truk Galon, Sepeda Motor hingga Hancurkan Rumah Warga
- Kronologi Kecelakaan Bus Maut di Malang, 1 Korban Meninggal 5 Luka-luka
Hal itu nampak saat pertemuan antara eksekutif dan legislatif ini dilakukan secara virtual dalam kegiatan Rapat Kordinasi (Rakor) Pemaparan Kerja dari Ketua Satgas Covid-19 Kota Malang, Sutiaji kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang yang dipimpin oleh I Made Rian Diana Kartika, Kamis (29/7) kemarin.
"Mendengar pemaparan itu, sepertinya Kota Malang baik-baik saja, dan semuanya teratasi. Mari kita bandingkan kenyataannya di lapangan," ujar Made dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Beberapa hal yang dikritisi oleh sejumlah fraksi anggota DPRD Kota Malang tak lain adalah soal pemanfaatan anggaran, sosialisasi terhadap protokol kesehatan (Prokes), lambannya proses pemulasaraan, ketersediaan ambulan dan persediaan gedung bagi isoman.
Anggota Komisi B, Arief Wahyudi menyampaikan, bahwa banyaknya kasus pasien meninggal isolasi mandiri (Isoman) di rumah tanpa didampingi tenaga kesehatan (Nakes) mencapai 50 persen dari total kasus Covid-19.
"Seharusnya Isoman di rumah ini tidak boleh dilakukan tanpa pendampingan Nakes. Pemkot harus tegas melarang itu. Solusinya, dengan memperbanyak tempat-tempat isolasi terpadu.
Jadi, pasien isoman ini jangan dilepas gitu saja, tanpa pendampingan dari nakes yang ahli, meskipun isolasinya ringan. Pemkot Malang masih miliki banyak gedung yang bisa dimanfaat untuk dijadikan tempat isolasi terpadu," tandas Arief dari fraksi PKB.
Selain itu, Arief juga menekankan, bahwa Pemkot Malang harus segera mengambil langkah cepat dan tepat untuk meredam pandemi Covid-19 ini.
"Diharapkan, Pemkot Malang segera ambil langkah cepat dan tepat guna untuk meredam dampak pandemi," jelasnya.
Tak hanya itu, metode sosialiasi protokol kesehatan (Prokes) yang kurang dikenal masyarakat jadi sorotan. Pasalnya, masyarakat masih banyak yang belum sadar akan pentingnnya Prokes.
"Masih banyak dari warga masih belum sadar akan pentingnya prokes. Misalkan warga yang takut dengan tes swab PCR, yang padahal penting dalam pemaksimalan 3T (Tracing, Tracking dan Treatment). Maka dari itu, Pemkot Malang harus bisa lebih kreatif dalam melakukan sosialisasi, agar masyarakat mudah mengerti," tuturnya.
Sementara itu, Komisi A DPRD Kota Malang, Harvard Kurniawan juga menyampaikan kritiknya, yang mana hingga saat ini, Kota Malang seolah tidak pernah memiliki target yang jelas dan terukur. Mulai vaksinasi, hingga targetnya mencapai zona kuning, dan hijau.
"Vaksinasi di Kota Malang ini masih kalah. Empat hari lalu, tiga ratus ribu di tahap pertama dan ke dua tuju puluh dua ribu. Pertanyaanya kapan vaksin ini selesai, adakah targetnya? Berapa jumlahnya? Stoknya apakah habis, apa masih ada, lalu tinggal berpa dan mau didistribusikan seperti apa?" Tegasnya.
Harvard Kurniawan juga mengatakan, bahwa ambulan dirasa kurang. Sehingga Pemkot Malang diharapkan tidak ragu dalam mengeluarkan kebijakan diskresi, selama itu semua untuk kebutuhan penanganan COVID-19. Seperti pengadaan mobil ambulans di tiap kelurahan.
"Mobil Ambulan ini juga kekurangan. Jika perlu, anggarkan masing-masing kelurahan, toh nantinya jika Covid-19 ini berakhir, ambulan itu digunakan untuk di masing-masing kelurahan, yang diperuntukan masyarakat Kota Malang. Setelah dihitung, kebutuhan anggaran kurang lebih Rp 17 miliar," paparnya.
Lookh Makhfudz dari Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan, bahwa Pemkot Malang kurang siap dan lamban dalam mengambil sikap soal pemulasaraan pasien Covid-19.
"Saya ini mudin, yang ngurus jenazah. Ada 2 hingga 3 mayat di setiap harinya. Maka Pemkot harus sigap dan tegas. Jangan sampai berjam-jam. Maka itu diperlukan informasi yang terintegrasi dan cepat. Sehingga pemakaman dilakukan dengan cepat," tandasnya.
Terpisah, mendengar aspirasi dari para wakil rakyat ini, Sutiaji berjanji akan segera melakukan tindakan atas segala permasalahan yang muncul selama pandemi.
"Semua catatan dari dewan akan segera kami lakukan, sepanjang sesuai dengan regulasi. Bagaimana nanti sosialisasi terkait prokes ini akan lebih kita masifkan lagi nanti. Intinya bagaimana membangun kesadaran masyarakat lebih disiplin," ungkap Sutiaji.
Masih kata Sutiaji, bahwa permasalahan paling krusial di tengah lonjakan kasus saat ini adalah keterbatasan tenaga kesehatan.
"Sebanyak apapun tempat isoter atau safe house, tidak akan jalan jika tak ada nakesnya. Maka dari itu, kami masih mengusulkan merekrut nakes dari beberapa universitas yang masih pendidikan. Baik dari dokter ataupun perawat. Sedangkan soal pembiayaan anggaran sudah kita koordinasikan ke pusat,” pungkasnya.
- Dinas PUBM Kabupaten Malang Bakal Benahi Jembatan Ambrol di Dau Tahun 2024 ini
- Kecelakaan Maut di Malang, Bus Pariwisata Tabrak Truk Galon, Sepeda Motor hingga Hancurkan Rumah Warga
- Kronologi Kecelakaan Bus Maut di Malang, 1 Korban Meninggal 5 Luka-luka
