Pimpinan DPRD Banyuwangi dari Partai Demokrat, Michael Edy Hariyanto menyebut bila paripurna yang membahas tentang tapal batas Banyuwangi-Bondowoso subsegmen Kawah Ijen berlangsung singkat.
- Pemkab Banyuwangi Sebut Menikahkan Korban Rudapaksa dengan Pelaku Bukan Solusi
- Banyuwangi Alokasikan Rp 258 Miliar Bayar PPPK, 97 persen untuk Guru dan Tenaga Kesehatan
- Jokowi Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi, Pj Gubernur Adhy Komitmen Kawal PTSL
Sementara seluruh kursi di ruang Paripurna Sekretariat DPRD Banyuwangi full alias penuh. Kondisi itu, membuat Michael, terheran hingga menduga-duga. Karena tidak seperti sebelumnya yang hanya dihadiri sebagian anggota dewan.
"Tadi itu waktu paripurna membahas interpelasi anggota full tidak seperti paripurna-paripurna sebelumnya, ada apa ini," kata Michael, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (16/8).
"Tadi singkat sekali paripurnanya," imbuhnya.
Michael juga menceritakan bawah, untuk bisa mengadakan paripurna dengan agenda membacakan surat paripurna interpelasi siang tadi, lanjutnya, tidak semulus pembahasan hal lain di forum Badan Musyawarah.
"Bukan tarik ulur, tapi menekan kita dari 3 partai ini. Padahal belum menyampaikan isinya itu sudah diganjal, tidak bisa dimasukkan paripurna, enggak boleh dijadwalkan," ungkapnya.
Dalam paripurna itu, pimpinan tidak memberikan kesempatan terhadap anggota yang mengusulkan voting. Sehingga, dapat diketahui ada berapa anggota dewan yang setuju dan tidak atau berapa jumlah yang abstain. Anggota yang mengusulkan untuk voting, juga tidak diberikan kesempatan untuk bicara.
"Tadi tidak sempat voting karena Pak Made hanya melakukan pengambilan suara siapa yang setuju dan tidak. Karena banyak yang tidak setuju lalu di dok," bebernya.
Menurutnya, malalui interpelasi itu DPRD secara kelembagaan dapat mengetahui apa yang terjadi pada saat Bupati Banyuwangi melakukan tandatangan kesepakatan tapal batas Banyuwangi-Bondowoso.
"Interpelasi kita usulkan bukan untuk mencari kesalahan Bupati, bukan. Bupati bisa menyampaikan ke lembaga resmi DPRD, biar nanti juga bisa disampaikan ke pusat seperti ini seperti ini," ujarnya.
Namun demikian, ditolaknya usulan interpelasi itu tidak menjadikan semangat Fraksi Partai Demokrat untuk mempertahankan kawasan Ijen surut dan menghentikan langkah.
"Nanti kita akan membawa anggota FPD aktif dan terlibat untuk membahas perihal itu. Yang penting kita berusaha agar Ijen tetap milik Banyuwangi," tegas Ketua DPC PD Banyuwangi itu.
- Pemkab Banyuwangi Sebut Menikahkan Korban Rudapaksa dengan Pelaku Bukan Solusi
- Banyuwangi Alokasikan Rp 258 Miliar Bayar PPPK, 97 persen untuk Guru dan Tenaga Kesehatan
- Jokowi Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi, Pj Gubernur Adhy Komitmen Kawal PTSL
