Masyarakat Indonesia kini sudah paham persoalan prioritas, meskipun banyak narasi disuguhkan elite termasuk soal polemik amandemen dan masa jabatan presiden.
- Oposisi dan Permintaan Amandemen UUD 1945 Kelima
- Usai Amandemen 2002, Demokrasi Berubah dari Rakyat, oleh Partai, untuk Kekuasaan
- Rakyat Ingin Jokowi Bekerja Sesuai Janji Kampanye, Bukan Berdasarkan PPHN
"Jangan mengira rakyat tidak cerdas, bijak bestari," tekan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said dikutip dari akun Twitternya, Jumat (3/9).
Ia lantas menyinggung hasrat sejumlah pihak yang menghendaki penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode serta amandemen UUD 1945 yang belakangan ramai dibahas.
Bagi Sudirman Said, polemik amandemen dan masa jabatan presiden bukanlah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintah.
"Bila ditanya apa yang harus diurus negara saat ini? Mungkin jawabnya adalah: Covid-19, kesenjangan, lemahnya hukum, dan korupsi. Bukan amandemen konstitusi, apalagi hanya untuk memperpanjang masa jabatan politisi," tandas Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat ini sebagaimana dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- Strategi Cerdas Sudirman Said Menangkan Amin
- Sudirman Said dan Ahmad Ali Silang Pendapat, Kapten Timnas Amin: Hal Wajar
- Sudirman Said Diminta Stop Bikin Gaduh di Timnas Amin
ikuti update rmoljatim di google news
