Isu amandemen UUD 1945 sekaligus penambahan masa jabatan presiden tiga periode ditolak keras oleh Partai Demokrat Jawa Barat. Bahkan, isu tersebut juga diyakini akan ditolak Gerindra meski masuk koalisi pemerintahan Joko Widodo.
- Ketua Umum Agus Yudhoyono Pimpin Langsung Pendaftaran Partai Demokrat ke KPU
- Cabup Gus Fawait, Komitmen Membangun Pasar Tradisional Jember untuk Perekonomian Wong Cilik
- DPRD : Insentif Jangan Hanya Diberikan ke Guru Saja
"Kalau perpanjangan masa jabatan atau penambahan periode presiden, itu akan kami tolak dan rakyat pasti menolak," papar Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Asep Wahyuwijaya diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (4/9).
Tak hanya rakyat dan Demokrat, gelagat penolakan dari Partai Gerindra juga sudah terlihat dalam wacana tersebut. Apalagi, Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani secara tegas sudah menyakana komitmen untuk mencalonkan kembali Prabowo Subianto di 2024.
"Ini kan tutup buku sudah. Pak Prabowo jadi Capres 2024 itu kan kode sesungguhnya bahwa Gerindra secara implisit menolak amandemen UUD 1945 yang terkait penambahan periode presiden," tegasnya.
Sejauh ini, koalisi pemerintah dinilai solid dalam penanganan pandemi Covid-19. Namun soal amandemen UUD 1945 lain cerita.
"Kami menangkap pesan di koalisi belum solid soal amandemen UUD 1945 terkait itu," tandasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- NATO: Tanda-tanda Menunjukkan Rusia Berencana Melakukan Serangan Penuh ke Ukraina
- Instruksi AHY: Kader Demokrat Tetap Bersama Koalisi Perubahan
- PT 20 Persen Dihapus Tak Jamin Oligarki Berhenti Bermain
