Isu amandemen UUD 1945 sekaligus penambahan masa jabatan presiden tiga periode ditolak keras oleh Partai Demokrat Jawa Barat. Bahkan, isu tersebut juga diyakini akan ditolak Gerindra meski masuk koalisi pemerintahan Joko Widodo.
- Menteri BUMN Minta Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Diusut Tuntas
- Hasto Tegaskan Safari Politk Puan ke Nasdem Bukan karena Ganjar Pranowo
- Pelanggan Bertambah karena Banyuwangi Kian Ramai, Ratusan Ojol-Opang Dukung Ipuk-Mujiono
"Kalau perpanjangan masa jabatan atau penambahan periode presiden, itu akan kami tolak dan rakyat pasti menolak," papar Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Asep Wahyuwijaya diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (4/9).
Tak hanya rakyat dan Demokrat, gelagat penolakan dari Partai Gerindra juga sudah terlihat dalam wacana tersebut. Apalagi, Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani secara tegas sudah menyakana komitmen untuk mencalonkan kembali Prabowo Subianto di 2024.
"Ini kan tutup buku sudah. Pak Prabowo jadi Capres 2024 itu kan kode sesungguhnya bahwa Gerindra secara implisit menolak amandemen UUD 1945 yang terkait penambahan periode presiden," tegasnya.
Sejauh ini, koalisi pemerintah dinilai solid dalam penanganan pandemi Covid-19. Namun soal amandemen UUD 1945 lain cerita.
"Kami menangkap pesan di koalisi belum solid soal amandemen UUD 1945 terkait itu," tandasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Para Pemburu Tiket Capres 2024 Masih Gimmick Politik
- Ulama dan Masyarakat Banyuwangi Deklarasikan Sikap, Gaungkan ‘Prabowo Presiden 2024'
- Menag Sampaikan Kabar Gembira, Indonesia Dapat Tambahan 8 Ribu Kuota Haji
