Sekitar 500 armada truk melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati. Mereka tergabung dalam Asosiasi Angkutan Material Banyuwangi (Ambi) mendesak Pemkab Banyuwangi untuk menertibkan perusahaan rekanan yang melaksanakan proyek pemerintah.
Pasalnya, pelaksana proyek pemerintah CV ataupun PT khususnya yang berkaitan dengan material (pasir, batu, tanah urug) kerap mengorder muatan yang melebihi tonase. Sehingga, disebut-sebut menjadi pemicu rusaknya jalan yang dilalui kendaraan material itu.
"Kurangi jumlah muatan secara menyeluruh di Banyuwangi. Kami menolak penutupan tambang karena akan berdampak pada pemilik armada," tambahnya," ujar Korlap Ambi, Khotib, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (20/9).
Atas aksi itu, ratusan kendaraan truk memadati jalanan Kota Banyuwangi, Mulai Jalan Ahmad Yani, Adi Sucipto, Brigjen Katamso, dan Mayjen Sutoyo.
Ambi menduga, ada oknum pengusaha hingga ASN di lingkungan Pemkab Banyuwangi yang mengatur taktik demi keuntungan pribadi.
Salah satunya, dengan menetapkan harga satuan material tapi meminta muatan yang melebihi tonase. Bila tidak dipenuhi pihak pengusaha tidak mau membeli material tersebut.
Sejatinya, Ambi, lanjutnya, ingin mendukung pembangunan daerah yang baik dan tertib hukum. Namun, Ambi menyebut ada oknum staf bupati yang bermain di galian C yang akhirnya membikin rumit.
"Kami ingin tertib dimensi muatan. Para rekanan agar tidak memaksa para sopir armada material untuk melanggar," tegas Khotib.
Pelanggaran tonase yang tengah berlangsung ini efeknya terjadi di kawasan Kecamatan Songgon dan Singojuruh. Jalanan rusak akibat dilalui kendaraan material yang melebihi kapasitas muatan sesuai keinginan CV ataupun PT pelaksana proyek pemda.
Atas kejadian itu, Khotib mewakili seluruh sopir lainnya meminta maaf kepada masyarakat yang dirugikan.
"Ambi meminta maaf kepada warga Songgon dan Singojuruh atas jalan rusak yang membuat tak nyaman. Ambi sudah berupaya tertib hukum. Namun banyak staf pemerintahan yang bermain," lontarnya.
Beberapa perwakilan Ambi, terlihat masuk ke lingkungan Kantor Bupati Banyuwangi untuk audiensi.
Selama aksi, akses menuju Kantor Bupati melalui Jl Adi Sucipto, Ahmad Yani, dan Brigjen Katamso ditutup. Arus lalu lintas dialihkan sementara dan mendapat penjagaan aparat kepolisian Polresta Banyuwangi. 
- Pemkab Banyuwangi Sebut Menikahkan Korban Rudapaksa dengan Pelaku Bukan Solusi
- Banyuwangi Alokasikan Rp 258 Miliar Bayar PPPK, 97 persen untuk Guru dan Tenaga Kesehatan
- Jokowi Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi, Pj Gubernur Adhy Komitmen Kawal PTSL
