Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invstasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyikapi kritikan para aktivis melalui jalur hukum. Cara-cara seperti ini dinilai tidak elegan.
- BBM Euro 5 Bisa Pangkas Subsidi Energi Hingga Rp 50 Triliun
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dilanjutkan, Luhut: Sudah Deal dengan China
- SBY Tidak Kaget Jokowi Beri Banyak Tugas ke Luhut
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Mardani Ali Sera, harusnya Luhut lebih mengedepankan musyawarah dan klarifikasiatas dugaan pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulida.
"Memang hak semua untuk mendapatkan keadilan. Tapi saat kita mendapat jabatan, standar moral dan kelapangan dada mesti di atas rata-rata," kata Mardani dikutip dari akun Twitternya, Kamis (23/9).
Lewat musyawarah dan saling klarifikasi, kata dia, akan berdapak bagus bagi publik. Ia lantas mencontohkan sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kini lebih mendorong restorative justice.
"Damai dan rukun jauh lebih baik," jelasnya.
Hal tersebut juga sekaligus menjaga agar kritik dari publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sebab kedudukan publik dalam mengkritik pemerintah adalah bagian dari mekanisme kontrol agar para pejabat tidak menyalahgunakan kekuasaannya.
"Dialog langsung dengan pengkritik bisa dilakukan. Cara ini lebih elegan, bisa pejabat publik lakukan untuk menjawab kritik sekaligus menjembatani pandangan yang berbeda. Amat disayangkan jika pejabat publik 'enteng' melaporkan pengkritiknya ke polisi," tandasnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- BBM Euro 5 Bisa Pangkas Subsidi Energi Hingga Rp 50 Triliun
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dilanjutkan, Luhut: Sudah Deal dengan China
- SBY Tidak Kaget Jokowi Beri Banyak Tugas ke Luhut
ikuti update rmoljatim di google news
