Haris Azhar

Sidang dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, dengan terdakwa Direktur Lokataru, Haris Azhar, serta Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/6), baru saja usai.

Tudingan memiliki sejumlah izin perusahaan tambang di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, dibantah tegas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Aksi saling dorong antara pendukung Direktur Lokataru Haris Azhar dengan aparat kepolisian terjadi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/6).

Peristiwa perampokan yang melibatkan oknum polisi di Medan membuat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara (Sumut) mendesak pencopotan Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak.  

Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal berakhir pada Oktober 2022 mendatang. Anies yang merupakan salah satu kandidat calon presiden yang akan diusung Partai NasDem bakal memanaskan pertarungan politik ke depan.

Penetapan tersangka terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Menko Maritim dan Investasi (Marvest) Luhut Binsar Panjaitan terus menuai reaksi.

Direktur Lokataru Haris Azhar melakukan pertemuan dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah di Menteng Jakarta, Selasa (22/3).

Upaya praperadilan bakal dilakukan Direktur Lokataru, Haris Azhar, dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, terhadap kasus yang sedang dijalani. Praperadilan diajukan menyusul penetapan tersangka yang disematkan kepada Haris dan Fatia.

Haris Azhar telah menyandang status tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan. Namun, Haris tidak ambil atas status penetapan dirinya sebagai tersangka.

Pelaporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang terus berproses di Polda Metro Jaya tak membuat gentar Direktur Lokataru Haris Azhar selaku terlapor.

Pelaporan terhadap aktivis HAM, Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, oleh Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik, akan berdampak pada demokratisasi di Tanah Air

Wakil Ketua Umum Pagar Nusa, Ubedillah Amin Moch menilai sikap Haris Azhar yang menyeret persoalannya dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membuktikan bukanlah seorang gentleman.

Sekelumit persoalan yang ada di Papua, menurut Direktur Lokataru, Haris Azhar, jauh lebih penting diurusi oleh pemerintah ketimbang mempidanakan dirinya yang menyoal bisnis Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Polda Metro Jaya melayangkan panggilan untuk memediasi kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Menteri Koordinator Kemaritinan dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kepada Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebaiknya bertemu dengan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti dan pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar. Sebab polemik mereka tidak bermanfaat bagi rakyat.