Menteri Sosial Tri Rismaharini seharusnya tidak perlu marah-marah ketika mendapati adanya perbedaan data penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di antara data daerah dan pusat.
- Risma Tolak Bansos Depan Jokowi, Pengamat Politik Sebut Aktivitas Presiden Tidak Sesuai Kaidahnya
- Soal SLB Diurus Kemensos, Risma Sudah Temui Menag, Belum ke Mendikbudristek
- Risma: Masalah yang Sama, Solusinya Bisa Jadi Berbeda
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan, seharusnya Risma tahu akar masalah perbedaan data karena sudah berpengalaman menjadi Walikota Surabaya dua periode.
"Bu Risma ini kan mantan kepala daerah, mantan walikota, jadi harusnya tahu problem yang dihadapi dalam hal data ini," ujar Ace, seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/10).
Mensos Risma seharusnya mencari akar masalah untuk menyelesaikan perbedaan itu. Apalagi saat ini relatif tidak ada kendala alat komunikasi dan teknologi, bukan bersikap emosional hingga diperlihatkan kepada publik.
"Sebagai walikota tentu Bu Risma tahu apa akar masalahnya, mengapa terjadi masalah pendataan ini. Kan setiap saat sebetulnya daerah bisa memberikan update data terbaru kepada Kementerian Sosial," tandasnya.
- Risma Tolak Bansos Depan Jokowi, Pengamat Politik Sebut Aktivitas Presiden Tidak Sesuai Kaidahnya
- Ahok: Bansos itu Hanya di Zaman Kerajaan
- Tekan Kemiskinan Ekstrem dan Cegah Pelaku Usaha Ultra Mikro Terjerat Rentenir, Gubernur Khofifah Serahkan Bansos dan Zakat Produktif di Bangkalan
