Menteri Sosial Tri Rismaharini seharusnya tidak perlu marah-marah ketika mendapati adanya perbedaan data penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di antara data daerah dan pusat.
- Survey Elektabilitas Capres 2024, Ganjar Pranowo Urutan Pertama Diikuti Prabowo dan Risma
- Dampingi Presiden Jokowi, Mensos Risma Saksikan Penyaluran Bansos di Surabaya
- Banner Erick Tohir-Tri Rismaharini di Surabaya, Pakar: Pendukung Senang Karena Risma Naik Kelas
Baca Juga
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan, seharusnya Risma tahu akar masalah perbedaan data karena sudah berpengalaman menjadi Walikota Surabaya dua periode.
"Bu Risma ini kan mantan kepala daerah, mantan walikota, jadi harusnya tahu problem yang dihadapi dalam hal data ini," ujar Ace, seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/10).
Mensos Risma seharusnya mencari akar masalah untuk menyelesaikan perbedaan itu. Apalagi saat ini relatif tidak ada kendala alat komunikasi dan teknologi, bukan bersikap emosional hingga diperlihatkan kepada publik.
"Sebagai walikota tentu Bu Risma tahu apa akar masalahnya, mengapa terjadi masalah pendataan ini. Kan setiap saat sebetulnya daerah bisa memberikan update data terbaru kepada Kementerian Sosial," tandasnya.
- Selain Gelar Bansos untuk Penyandang Disabilitas, RSTN Siapkan Tim Pengurusan Dokumen Adminduk
- Jaga Keberagamaan di Surabaya, Wali Kota Eri Serahkan 150 Bantuan Sosial untuk Umat Kristiani
- KPK Geledah Kantor Kemensos, Wartawan Dilarang Masuk
