Wacana perombakan atau reshuffle kabinet jilid dua mulai menyeruak ke muka publik, setelah Media Survei Nasional (Median) melakukan jajak pendapat pada pertengahan Agustus lalu.
- Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat: Jokowi Sulit Ditebak
- PPP Belum Diajak Ngobrol Jokowi Soal Reshuffle Kabinet
- Wacana Reshuffle Kabinet, Pengamat: Buntut Ketidaksukaan Jokowi terhadap Nasdem
Hasil, dari jajak pendapat tersebut menunjukkan tingkat keinginan publik terhadap perombakan Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo.
Desakan publik agar Presiden Joko Widodo memilih kalangan profesional untuk duduk di kursi kabinet dianggap sah-sah saja oleh Partai Demokrat.
Hanya saja, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron berpendapat, publik juga harus paham bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Reshuffle tentu urusannya Pak Jokowi, pemegang hak prerogatif kan Pak Jokowi sebagai Presiden," ujar Herman Khaeron, seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/10).
Herman mengatakan, sebagai partai politik yang tidak berada di koalisi pemerintah, tentu Partai Demokrat tidak bisa banyak berkomentar terkait isu perombakan kabinet ini. Pasalnya, Jokowi tentu punya pertimbangan tersendiri soal siapa orang yang pas membantunya di kabinet.
"Pertimbangan-pertimbangan apakah (calon menteri) dari parpol atau non parpol dikembalikan ke Pak Jokowi," katanya.
Meski begitu, Herman berharap Jokowi cermat dalam mempertimbangkan itu. Terutama, soal resiko dan untung rugi memilih calon menteri entah itu dari kalangan partai politik atau profesional.
"Resiko selalu ada, tinggal bagaimana pertimbangan presiden untuk menempatkan apakah dari parpol atau non parpol," pungkasnya.
- Jelang Pilkada Jombang 2024, DPC Demokrat dan Gerindra Intensif Jalin Komunikasi Politik
- Santunan Anak Yatim IKAPTK Jatim, Adhy Karyono: Wujud Solidaritas dan Kebersamaan ASN Jatim
- Demokrat Berharap Khofifah-Emil Lanjut Dua Periode
ikuti update rmoljatim di google news