Pengamat penerbangan Alvin Lie mengaku aneh jika aturan wajib PCR kembali diwajibkan saat pemerintah mengumumkan kasus Covid-19 di Indonesia sudah terkendali dan juga capaian vaksinasi diklaim sudah lebih dari 50 persen dari yang diharapkan.
- Utang Nepal Airlines Rp5,7 Triliun, Alvin Lie: Garuda Capai Rp142 Triliun
- Alvin Lie: Tiket Borobudur Rp 750 Ribu Jelas di Luar Jangkauan Turis Lokal
- Salahkan Babi China, Mendag Dinilai Tidak Paham Masalah
Aturan wajib PCR bagi penumpang pesawat tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam (Inmendagri) 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali. Semua penumpang pesawat wajib tes PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan.
"Nah sekarang dibalik yang intra Jawa Bali wajib tes PCR dan sudah vaksinasi, sebelumnya kan yang Jawa Bali yang sudah vaksinasi cukup tes antigen sekarang semua harus PCR," katanya sebagaimana dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/10).
Alvin mengaku lebih aneh lagi ketika membaca aturan turunan dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 21/2021 yang salah satu poinnya menyebutkan pelaku perjalanan jauh udara, darat, dan laut di luar Jawa dan Bali wajib PCR atau rapid test antigen.
"Tanpa ada kewajiban vaksinasi," kata mantan anggota Ombudsman RI ini.
Lebih aneh lagi, kata Alvin, aturan itu disalin dalam SE 88/2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Dia berharap tidak diwajibkan vaksinasi bagi orang untuk bepergian hanya ketidaksengajaan saja.
"Kalau ini sengaja, berarti bagi pemerintah lebih penting tes PCR daripada vaksinasi, padahal yang membentengi tubuh kita adalah vaksinasi," pungkasnya.
- Utang Nepal Airlines Rp5,7 Triliun, Alvin Lie: Garuda Capai Rp142 Triliun
- Boleh Nonton Konser, Asal Sudah Vaksin Ketiga
- Lindungi Kawasan Industri dari Covid-19, SIER Gelar Vaksinasi Booster Kedua
