Gerindra Minta Instansi Pelayanan Cakades Probolinggo Dimaksimalkan

Legislator Partai Gerindra Kabupaten Probolinggo Jon Junaidi mengatakan, leading sektor yang menangani pelayanan persyaratan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) harus ekstra. Sebab, kemungkinan besar, pengurus persyaratan Pilkades bisa lebih dari 1000 orang.

Baca Juga

"Karena dengan waktu yang sangat pendek ini katakanlah 10 harian. Kawatir ini menimbulkan gejolak bila tidak ada tambahan waktu," jelas Jon pada Kantor Berita RMOL Jatim, Sabtu (30/10).

Menurut Jon, leading Sektor yang harus memaksimalkan pelayanan untuk persyaratan Pilkades tersebut seperti pengurusan pelayanan SKCK, Dispendukcapil, Kejaksaan dan pengadilan, kesehatan serta lainnya.

"Sukur-sukur ada instansi atau lembaga yang tutup pelayanannya sampai malam hari. Atau mungkin hari Sabtu dan Minggu juga tetap buka. Ini sebagai penambah jam pelayanan," tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo ini mengungkapkan, kalau selama ini pihaknya banyak ditanyakan tentang persyaratan Pilkades yang harus menunjukkan sertifikat vaksin.

"Ini banyak pertanyaan dari Cakades tentang sertifikat vaksin ini. Padahal kalau seperti vaksin Aztrazeneca ini jangkanya 2 bulanan. Jadi banyak calon kades yang memiliki hanya 1 sertifikat vaksin saja dan mereka masih vaksin dibulan Desember 2021 ini," paparnya.

Padahal lanjut Jon, dalam Perbup Pilkades serentak tahap II ini, tidak menunjukkan persyaratan Pilkades dengan sertifikat vaksin I dan II.

"Nah ini mungkin harus ada penyikapan yang betul-betul dari panitia terutama pihak PMD atau biro hukum untuk menjelaskan persoalan ini," katanya.

Di kawatirkan Jon, panitia Pilkades di setiap desa tersebut berbeda-beda pendapat tentang sertifikat vaksin ini dan terancam tidak di loloskan sebagai calon kepala desa.

"Saya berharap tidak ada protes-protes di kemudian hari. Terutama dari panitia Pilkades dan Pemkab sendiri. Sehingga, Pilkades inu berjalan dengan aman dan lancar dan kondusif," pungkasnya.

gerindra

BERITA LAINNYA