Sikap tegas Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyatakan perang melawan mafia tanah dan mafia pelabuhan, seharusnya mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat.
- Jaksa Agung Groundbreaking RSU Adhyaksa Mojokerto
- ST Burhanuddin Lantik Amir Yanto Sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung
- Jaksa Agung: Jangan Tangani Kasus Korupsi Berlama-Lama Tanpa Ada Kepastian Hukum
Pakar hukum pidana Dwi Seno Wijanarko mengatakan, ancaman ST Burhanuddin terhadap operasi mafia merupakan peringatan keras bagi mafia tanah dan mafia pelabuhan yang selama ini merasa bebas melakukan aktifitas pelanggaran hukum.
“Respons cepat sudah dibuktikan Jaksa Agung dalam penanganan kasus-kasus korupsi kakap, langkah tegas pasti juga akan dilakukan terhadap mafia tanah dan pelabuhan,” ujarnya Dwi Seno kepada wartawan, Kamis (18/11).
Dukungan terhadap ST Burhanuddin juga disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi.
Menurutnya, pemberantasan praktik mafia di pelabuhan akan mengefisiensikan biaya logistik dan mendongkrak perekonomian nasional.
“Kami sangat mendukung sikap dan komitmen tegas Pemerintah memberantas mafia pelabuhan. Ini harus menjadi warning serius terhadap semua stakeholders di pelabuhan,” ujarnya.
Bahkan, budayawan Kidung Tirto Suryo Kusumo menegaskan, apa yang dilakukan ST Burhanuddin dalam menggerakkan Kejaksaan Agung sudah sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo yang ingin praktik mafia diberantas.
“Sikap Jaksa Agung ini sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan reforma agraria bagi masyarakat dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Saya yakin Jaksa Agung akan memberantas mafia tanah dan mafia pelabuhan sampai ke akar-akarnya,” katanya.
Kidung Tirto pun menyarankan agar ST Burhanuddin sering melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan jajaran di bawahnya menjalankan tugas pemberantasan mafia dengan baik.
“Saya yakin para mafia tidak bisa berkutik kalau Jaksa Agung sudah turun gunung. Apalagi, Kejaksaan Agung bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait, seperti KPK, Polri, Kementerian ATR/BPN, serta Kemenko Polhukam khususnya Deputi V,” pungkasnya.
- Jaksa Agung Groundbreaking RSU Adhyaksa Mojokerto
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
- Rencana Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal ke Prabowo, TB Hasanuddin: Dalam TNI Tak Ada Pangkat Kehormatan