Fraksi PDI Perjuangan meminta Bupati Banyuwangi untuk menangguhkan rencana pengurangan Alokasi Dana Desa dari total 189 desa se kabupaten. Pemotongan ADD itu disebut-sebut untuk menambal APBD tahun 2022.
- Pemkab Banyuwangi Sebut Menikahkan Korban Rudapaksa dengan Pelaku Bukan Solusi
- Banyuwangi Alokasikan Rp 258 Miliar Bayar PPPK, 97 persen untuk Guru dan Tenaga Kesehatan
- Jokowi Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi, Pj Gubernur Adhy Komitmen Kawal PTSL
Pernyataan itu ditegaskan Jubir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi, Hadi Widodo, dalam Paripurna PU fraksi atas diajukannya Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.
Setelah mencermati nota keuangan RAPBD 2022 dengan tema 'Pembangunan Sektor Strategis untuk Pemulihan Ekonomi Barbasis Pembangunan Perdesaan', ada beberapa poin yang perlu diperhatikan.
"Sehubungan dengan rencana pengurangan ADD, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar rencana ini untuk dievaluasi dan ditangguhkan terlebih dahulu," ujar Hadi di ruang rapat paripurna DPRD, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (23/11).
Tetapi, fraksi PDI Perjuangan juga mendukung upaya eksekutif yang telah merumuskan 9 prioritas program yang terbagi dalam Prioritas Wajib dan Prioritas Pendukung.
Di sektor layanan publik, fraksi PDIP berpendapat, diperlukan adanya perbaikan, dan yang harus direalisasikan di tahun anggaran 2022. Yakni seluruh jenis pelayanan publik harus ramah bagi difabel atau mudah dijangkau warga disabilitas.
Berikutnya, meminta eksekutif komitmen menurunkan kemiskinan, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem. Yang tak kalah penting pula, mengurangi angka ketimpangan. Dalam hal ini agar sosial safety net tetap dilanjutkan dan menjadi program yang terus dikuatkan demi membantu masyarakat rentan di bawah.
Dengan proyeksi PAD yang sekitar Rp 483 miliar itu, menurut fraksi PDIP, harus dapat dioptimalkan semaksimal mungkin menggali dari seluruh potensi yang ada, sehingga dapat menambah pendapatan bagi Banyuwangi. Bukan malah memangkas anggaran yang bersumber dari ADD.
"Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang di sampaikan antara 4,3 5,4 % dan itu di bawah tipis proyeksi pertumbuhan ekonomi Pemerintah Pusat di angka 4,5 5,5 % oleh karena itu kami meminta agar semua pihak bisa turut serta untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi ke depan," sebut Hadi.
Fraksi PDI Perjuangan meminta agar sektor yang memberi kontribusi positif bagi perekonomian Banyuwangi perlu mendapatkan perhatian, sehingga kinerja positif tersebut bisa ditingkatkan di tahun 2022.
"Terakhir kita semua berharap agar Rancangan APBD ini menjadi peraturan daerah yang solutif menjawab kebutuhan, masalah dan tantangan pada saat ini dan masa yang akan datang. Dan selanjutnya hal ini akan menjadi instrumen yang dapat di gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi," tukasnya.
- Pemkab Banyuwangi Sebut Menikahkan Korban Rudapaksa dengan Pelaku Bukan Solusi
- Banyuwangi Alokasikan Rp 258 Miliar Bayar PPPK, 97 persen untuk Guru dan Tenaga Kesehatan
- Jokowi Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi, Pj Gubernur Adhy Komitmen Kawal PTSL
