Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Sosial tengah merumuskan aplikasi untuk disandingkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementrian Sosial. Melalui aplikasi itu, diharapkan penyaluran bantuan ke masyarakat dapat tepat sasaran.
- Pemprov Dan Bank Jatim Serahkan Bantuan Sosial di Pamekasan
- Dorong Program Sosial, Pemkab Lamongan Serahkan Bantuan Sosial ke LKSA
- Polda Jatim Selama 3 Hari Salurkan 13 Ribu Lebih Bansos
Pelaksana Tugas (plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Slamet Turmudi menyampaikan, sejauh ini DTKS Kementerian Sosial seringkali terjadi masalah dengan yang ada di lapangan seperti orangnya yang tidak ada, atau bahkan tidak layak mendapatkan bantuan. Dari persoalan itu, setiap tahun diakui pihaknya selalu melakukan pemadanan data dari Dinas Dukcapil.
"Pernah ditemukan data puluhan bahkan sampai ratusan ribu itu data yang tidak sepadan dengan data kependudukan," kata Slamet Kepada Kantor Berita RMOL Jatim, Selasa (30/11).
Berangkat dari persoalan itu, Dinas Sosial akan melakukan proses pendataan dari nol atau button up dengan melibatkan perangkat desa. Data yang telah terkumpul dan telah dipastikan keakuratannya, akan disandingkan dengan data DTKS. Disisi lain, data itu nantinya akan dijadikan rujukan pemerintah daerah untuk penyaluran bantuan sosial.
"Harapan kedepan Kementrian Sosial dapat mengadopsi data ini, agar data DTKS yang seringkali ada problem itu tidak menjadi problem lagi karena ini menjadi bagian solusi mengatasi problem data kesejahteraan sosial," ucapnya.
Sementara itu, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramono menyampaikan sebagaimana keluhan masyarakat yang pernah diterima, penyaluran bantuan baik itu dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan pemerintah pusat sekalipun masih ada yang tidak tepat sasaran. Sebagai kepala daerah, Bupati meminta kejadian semacam itu tidak boleh sampai terjadi di Kabupaten Kediri.
"Kita yang di tingkat kabupaten, tidak ada alasan untuk tidak tepat sasaran," tegas Bupati.
- Jagoan Lokal Internetan Sepuasnya Pakai Smartfren Kuota 50 GB Edisi Jatim
- Disetujui DPRD, BPR Bank Daerah Berubah Menjadi Perusahaan Umum Daerah
- Pemprov Dan Bank Jatim Serahkan Bantuan Sosial di Pamekasan
