DPD RI harus kompak jika menginginkan ambang batas presiden atau presidential threshold (PT) 0 persen. Pasalnya, dengan kekuatan tersebut akan membuat pemerintah mengabulkan aspirasi DPD RI tersebut.
- Pemerintah Jangan Asal Tunjuk Pj Kepala Daerah, Harus Perhatikan Dinamika Sospol
- Daftar ke KPU Pakai Sarung, Aktivis Muda NU Maju DPD RI
- KPU Kota Probolinggo Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi DPS
Begitu yang dikatakan pimpinan DPD RI Nono Sampono ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL mengenai PT 0 persen yang diperjuangkan DPD RI dan juga cita-cita Firli Bahuri, Minggu (12/12).
Selain kompak, DPD juga harus menggandeng kekuatan lain untuk memuluskan jalan tersebut.
“Jadi DPD harus kompak kemudian mengajak parpol yang oposan, plus yang itu (kekuatan luar rakyat) bisa kalau terus didorong. Manfaatkan momentum yang ke depan ini 2024 sebagai kekuatan untuk berubah, saya kira itu,” ucap Nono.
Menurutnya, jika harus memperjuangkan lewat amandemen UUD 45 di MPR RI akan melewati prosedural yang cukup panjang. Sehingga langkah menuju judicial review ke MK adalah salah satu jalan keluar yang perlu ditempuh untuk memperjuangkan PT 0 Persen.
"Itu dari yang sepertiga yang mengusulkan 136 enggak cukup. Yang kedua, persidangan juga harus dihadiri minimal 2/3. Nah itu. Kemudian keputusannya 50 persen plus satu, tambah lagi nggak gampang ini. Paling tidak ini aja dulu Judicial Review, dicoba,” katanya.
"Sekarang ini dari DPD ada yang mengusulkan, Pak Bustami cs, semua punya hak untuk itu DPD juga punya hak baik sebagai perorangan pribadi perorangan maupun kolektif. Tinggal nanti bagaimana hasilnya ya kita lihat perjalanan ini ke depan,” tandasnya.
- Pemerintah Jangan Asal Tunjuk Pj Kepala Daerah, Harus Perhatikan Dinamika Sospol
- Daftar ke KPU Pakai Sarung, Aktivis Muda NU Maju DPD RI
- KPU Kota Probolinggo Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi DPS
ikuti update rmoljatim di google news
