DPD

Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni menyampaikan, pihaknya bersama pemerintah telah bersepakat untuk melakukan pembinaan terhadap kinerja para Penjabat (Pj) kepala daerah, baik gubernur, wali kota maupun bupati.

Bakal Calon DPD RI Jawa Timur, Doddy Dwi Nugroho pada Sabtu, (13/5/2023) resmi mendaftarkan diri sebagai calon DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Timur. Uniknya  kehadiran Direktur Tim Relawan Pemenangan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin ini, ke KPUD Jawa Timur bersama para pendukungnya yang mengenakan sarung sebagai identitas kaum santri. Sebagai aktifis muda NU, Doddy juga didampingi pasukan Banser Nahdlatul Ulama. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo gelar rapat pleno rekapitulasi Daftar pemilih Sementara (DPS) tingkat kabupaten/kota.

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin meminta Pemerintah agar konsisten dalam merealisasikan program penyediaan dan pemenuhan pangan bagi masyarakat.

Pemecatan yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) Terawan Agus Putranto turut menyita perhatian DPD RI.

DPD RI harus kompak jika menginginkan ambang batas presiden atau presidential threshold (PT) 0 persen. Pasalnya, dengan kekuatan tersebut akan membuat pemerintah mengabulkan aspirasi DPD RI tersebut.

Lantaran sudah tak sejalan dengan langkah dan visi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) relawan Jokowi Mania (Joman) Jatim, Arief Choirie, menyatakan mundur dari jabatannya.

Polemik yang dipicu oleh lolosnya I Nyoman Adnyana dalam proses seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, ada dugaan pelanggaran yang dilakukan parlemen atas diloloskannya Nyoman Adnyana, lantaran yang bersangkutan belum dua tahun meninggalkan jabatannya sebagai pejabat anggaran negara.

Ketimbang menambah perpanjangan masa jabatan presiden di amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lebih baik menambah kewenangan DPD RI. 

Komite I DPD RI melaksanakan Rapat Kerja bersama KPU RI dan Bawaslu RI dengan agenda evaluasi Pilkada Serentak 2020.

Pemerintah daerah penghasil sawit menghadapi masalah dari tidak adanya dana bagi hasil dari puluhan triliun rupiah yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD-PKS).