Kongres Ekonomi Umat (KEU) II Majelis Ulama Indonesia (MUI) melahirkan Resolusi Jihad Ekonomi Umat.
- Cawali Surabaya Pilih Wakil Perempuan Lebih Berpeluang Menang
- Kata Jerry Massie, Nasdem Terancam Reshuffle karena Jokowi Geram Ganjar Tidak Dilirik
- Pulang Kampung, AHY Disambut Hangat Warga Pacitan
Dalam resolusi tersebut, lahir sembilan gagasan yaitu gerakan produksi dan belanja produk nasional, menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia, dan optimalisasi zakat, infaq, sedekah dan wakaf (Ziswaf) untuk menggerakan ekonomi umat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Buya Amirsyah Tambunan mengatakan dalam KEU II juga disepakati untuk membentuk lembaga penjamin nasional syariah untuk usaha ultra mikro yang mudah, murah dan aman.
"KEU II menyepakati mempercepat terciptanya modal bisnis unggulan daerah yang dijalankan secara professional, memperkuat kemitraan antara UMKM dengan BUMN/BUMD dan usaha besar, mendorong dan mengawal terciptanya regulasi sistem ekonomi syariah nasional/daerah,” demikian kata Amirsyah saat penutupan KEU II di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (12/12).
Dia menambahkan, KEU II juga menghasilkan kesepakatan untuk mewujudkan ekosistem ekonomi dan keungan syariah melalui digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial Islam.
KEU II juga mengamanatkan kepada Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU MUI) untuk mengawal hasil kongres ekonomi umat ini.
Buya Amirsyah menambahkan, hasil kongres ekonomi umat ini melalui perdebatan yang dinamis. Ia merasa bersyukur karena jihad ekonomi lahir dari kongres ini.
Dia menjelaskan, salah satu fokus dalam resolusi itu ialah menekankan pentingnya memperkuat ekonomi umat dan bangsa.
"Tentu harus melalui proses baik dalam bidang pembiayaan, perbankan, dan lain-lain, terutama melalui keuangan syariah yang harus terlibat," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua MUI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat, Lukmanul Hakim menerangkan, hasil Kongres Ekonomi Umat II berupa resolusi jihad ekonomi bertujuan mengarahkan umat agar bersungguh-sungguh dan bertekat kuat menjadi pelaku ekonomi.
"Supaya umat Islam tidak hanya menjadi objek, melainkan menjadi subjek dalam pergerakan ekonomi," ujar Lukman, dilansir Kantor Berita Politik RMOL. 
- Ditunggu Keberanian Bawaslu Ingatkan Presiden
- Mantan Ketua MK: Ide Perpanjang Masa Jabatan Presiden Tidak Boleh, Tidak Mungkin, dan Tidak Akan
- Sukseskan Pemilu 2024, Dispendukcapil Surabaya Fasilitasi Dokumen Kependudukan Narapidana hingga Penghuni Liponsos
