Kasus temuan beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak layak konsumsi di Desa Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, berbuntut panjang.
- Hadiri Kontes dan Lelang Bandeng Kawak Gresik 2024, Pj. Gubernur Adhy Harap Jadi Agenda Tahunan Nasional
- Gempa Tuban! Iwan Zunaih Desak Pemprov Jatim Gerak Cepat Pulihkan Penanganan Pasca Bencana
- Kasus Narkoba di Satpol PP Gresik, Syaiful Mubarok Dituntut Hukuman 12 Tahun Penjara Denda Rp1,5 M
Pasalnya, tim dari Kementerian Sosial (Kemensos RI) dan Mabes Polri turun langsung kelapangan, untuk melakukan monitoring terhadap program pemerintah pusat itu, Jumat (21/1).
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Gresik, Ummi Khoiroh mengatakan kedatangan Kemensos RI dan aparat dari Mabes Polri untuk melakukan monitoring penyaluran BPNT.
"Monitoring lebih terfokus pada agen-agen penyalur program BPNT, agar tepat sasaran," ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Bahkan, saat ditanya awak media, Kadinsos Gresik tidak menampik bahwa salah satu sasaran monitoring adalah terkait polemik dalam penyaluran BPNT di Desa Morowudi, Kecamatan Cerme, Gresik.
"Ya mungkin salah satunya, karena berita BPNT di Morowudi itu," ucapnya.
Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang terhimpun, tim Kemensos RI dan Mabes Polri mendatangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gresik, sebelum melakukan monitoring ke lapangan, untuk melihat agen-agen termasuk ke BNI sebagai bank himbara penyalur Bansos BPNT ke KPM.
- Hadiri Kontes dan Lelang Bandeng Kawak Gresik 2024, Pj. Gubernur Adhy Harap Jadi Agenda Tahunan Nasional
- Gempa Tuban! Iwan Zunaih Desak Pemprov Jatim Gerak Cepat Pulihkan Penanganan Pasca Bencana
- Kasus Narkoba di Satpol PP Gresik, Syaiful Mubarok Dituntut Hukuman 12 Tahun Penjara Denda Rp1,5 M
