Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Surabaya bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menggelar diskusi tentang pencegahan ekstrimisme berbasis kekerasan.
- Pusham Surabaya Minta Komnas HAM Lakukan Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan
- Pusham Surabaya: Gerakan Politik Sangat Rawan Memecah Belah Bangsa
Diskusi yang berbentuk Focus Group Discussions (FGD) itu mengundang para praktisi, akademisi, Polda Jatim, DPRD Jatim, Bakesbangpol Jatim dan Pakar di bidang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan untuk mendukung pelaksanaan Perda Toleransi dan Peraturan Presiden perihal Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
Ketua Pusham Surabaya, Johan Avie mengatakan, diskusi yang diselenggarakan ini bertujuan untuk merumuskan rencana strategis untuk menciptakan ekosistem toleran di lingkungan sekolah wilayah Jawa Timur.
"Ancaman ekstremisme dan radikalisme berbasis SARA di lingkungan Sekolah bukanlah dongeng belaka, ini fenomena nyata. Melalui diskusi ahli hari ini, kami ingin mendorong agar kita semua dapat melakukan pencegahan terhadap aksi-aksi ekstremisme dan radikalisme berbasis SARA sedini mungkin melalui pendekatan Human Security.“ ujar Johan Avie menguraikan saat acara berlangsung di Hotel Harris Surabaya, Kamis (27/1).
Lanjut Johan, dunia maya juga memiliki peranan penting untuk membentuk paham radikalsime, karena tidak bisa dikontrol secara total. Dengan begitu harus ada pemahaman yang baik ideologi tentang ekstremisme.
"Salah satu upaya memberikan pemahaman tersebut adalah mendiseminasi wacana di sekolah-sekolah. Sekolah menjadi salah satu benteng penting untuk mengatasi ideologi ekstremisme," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Prof. Masdar Hilmi, Guru Besar UIN Surabaya menjelaskan, kelompok radikal memanfaatkan ruang yang tersedia untuk mengkampanyekan agenda politisnya.
"Agenda tersebut salah satunya adalah mengganti sistem demokrasi," jelas Hilmi.
Hilmi sendiri mengingatkan, bahwa kelompok tersebut tidak seragam, dan tentu saja imajinasi tentang bentuk negara berbeda-beda.
Selain itu,fenomena nyata lainnya adalah kelompok radikal tersebut sudah menyasar ke institusi pendidikan dini hingga perguruan tinggi.
Sementara itu, Head of Democratic Governance and Poverty Reduction Unit- UNDP, Siprianus Bate Soro mengatakan, UNDP memahami pendidikan berkualitas harus mengintegrasikan nilai-nilai yang menjadi komitmen bersama sesuai dengan Agenda Tujuan Pembangungan Berkelanjutan (SDGs) 2030, termasuk dalam menumbuhkan toleransi dan pemikiran kritis, menjunjung tinggi kesetaraan gender dan hak asasi manusia.
"Serta menghormati keberagaman. Pendekatan Human Security adalah salah satu pendekatan yang dapat mendukung solusi pembangunan dengan mengatasi akar penyebab dan pendorong struktural ekstremisme kekerasan," jelasnya.
Siprianus menambahkan jika pemuda, pelajar, khususnya anak perempuan adalah salah satu prioritas UNDP mengingat potensi positif kaum muda dalam mencegah ekstremisme kekerasan.
"Melalui diskusi hari ini yang didukung oleh proyek Guyub, UNDP berharap dapat mendukung peran positif kaum muda dalam mencegah ekstremisme kekerasan, khususnya pada lingkungan sekolah melalui kebijakan dan materi pembelajaran yang inklusif yang menjunjung tinggi nilai toleransi, hak asasi manusia dan kesetaraan gender," pungkasnya.
Diakhir diskusi Pusham Surabaya dan para undangan yang hadir bersepakat menolak segala bentuk intoleransi di Jawa Timur.
- Pusham Surabaya Minta Komnas HAM Lakukan Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan
- Pusham Surabaya: Gerakan Politik Sangat Rawan Memecah Belah Bangsa
- UNDP Gelar Kompetisi EPPIC Cari Solusi Inovatif Sampah Plastik Di Laut
