Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digarap Indonesia bekerja sama dengan China kembali menuai kritik. Ini lantaran proyek kereta cepat di Laos yang juga bekerja sama dengan China sudah rampung pada akhir tahu lalu.
- Pemerintah Disarankan Cut Loss Proyek Kereta Cepat Daripada Tambah Rugi
- Demokrat Sudah Menduga Sejak Awal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bermasalah
- Dulu Jokowi Bilang Proyek Kereta Cepat Tak Bebani APBN, Deddy Sitorus: Harus Ada Audit Menyeluruh
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengaku heran dengan kenyataan itu. Padahal, proyek kereta cepat di Laos lebih panjang dibanding Indonesia, yakni Rp 86 triliun berbanding dengan Rp 114 triliun.
Padahal jarak kereta cepat Laos sepanjang 414 km, sementara di Indonesia hanya 142 km.
“Kita semula biaya swasta, sekarang mau pakai APBN," sambung Muslim Arbi dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/2).
Menurut Muslim, Laos kemungkinan tidak mempunyai kendala pembiayaan, sehingga dapat selesai dengan cepat. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Indonesia.
"Beda dengan kita kendalanya dibiaya. Apalagi perencanaan proyeknya terlihat tidak matang dari studi proyek, pengerjaan maupun penggunaannya," kata Muslim.
Dari sisi bisnis, diyakini kereta cepat Indonesia akan merugikan seperti sejumlah proyek ruas tol yang dibangun mahal dan dijual murah.
"Ini akan jadi beban keuangan negara. Dan proyek ini berbenturan dengan rencana bangun IKN (Ibukota Negara). Kalau IKN dibangun lalu untuk apa ada KCJB? Bisa jadi beda kereta api cepat Laos dan Jakarta. Laos rencanakan matang, lah di kita?" tutupnya.
- Pemerintah Disarankan Cut Loss Proyek Kereta Cepat Daripada Tambah Rugi
- Demokrat Sudah Menduga Sejak Awal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bermasalah
- Dulu Jokowi Bilang Proyek Kereta Cepat Tak Bebani APBN, Deddy Sitorus: Harus Ada Audit Menyeluruh
