Langkah pemerintah yang hanya menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) saja, tanpa menyelesaikan akar persoalan dalam kelangkaan minyak goreng disayangkan publik. Ibarat kata, operasi pasar bukan solusi jika hanya sebatas mengandalkan langkah seperti itu.
- Pencegahan dan Penanganan Holistik, Pemprov Jatim Berhasil Turunkan Signifikan Angka Kekerasan Perempuan dan Anak Tiga Tahun Terakhir
- Wali Kota Eri Ngantor di Kelurahan Asemrowo, Bantu Gerobak hingga Pengobatan Lansia
- Sekdaprov Jatim Minta Kesiapsiagaan Tagana Hadapi Perubahan Iklim Ekstrim
Samsul Hadi Ketua Asosiasi Dosen Kabupaten Ngawi sangat menyayangkan keberadaan operasi pasar akan minyak goreng yang digelar pemerintah daerah.
Menurutnya, secara kasat mata yang menikmati bukan masyarakat kecil, melainkan para tengkulak yang ada di toko-toko.
"Sekarang yang saya lihat, yang antri yang menikmati itu bukan rakyat kecil-kecil akan tetapi para tengkulak," terang Samsul Hadi dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jum'at, (18/2).
Seharusnya, kata Samsul, operasi pasar terhadap minyak goreng harus efektif dilakukan dan menyasar pada konsumen bawah. Di sinilah patut dipertanyakan sejauh mana kekuatan operasi pasar untuk menekan harga minyak goreng.
Maka kehadiran Disperindag Kabupaten Ngawi harus aktif mengintervensi soal harga sampai pada tataran di pasar tradisional.
Mendasar hal di atas, sudah sepatutnya pihak pemerintah daerah melalui Disperindag Kabupaten Ngawi memperbaiki tata niaga pada tingkatan terbawah. Dengan demikian bisa memberikan sedikit angin segar bagi pedagang kecil maupun pelaku UMKM agar tidak merugi.
"Operasi pasar harus memberikan dampak pada kalangan ekonomi bawah dan sebaliknya retail modern juga bisa menjadi contoh pada penyediaan minyak goreng juga. Sehingga tidak ada salahnya Disperindag memiliki program antara retail modern bisa berkontribusi ke bawah langsung begitu," ucapnya.
Pungkas Samsul, jika teknis operasi pasar yang dijalankan hanya seperti itu, maka bisa dikatakan hanya sebatas seremoni. Dan sekarang ini yang dibutuhkan tidak lain operasi pasar bisa dirasakan langsung para masyarakat bawah bukan kalangan menengah ke atas.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pemkot Surabaya Usulkan 887 Unit Kendaraan Operasional ke KPKNL untuk Dilelang
- Pemkot Madiun Tindaklanjuti 14 Item Rekomendasi Hasil Audit BPK
- E-peken Go Publik, Masyarakat Bisa Manfaatkan untuk Belanja Kebutuhan Sehari-hari
