Janji Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang akan melakukan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022, dan mengembalikan proses dan tata cara pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) ke aturan lam ditagih oleh Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia.
- Pemerintah Didesak Terbitkan Aturan Layak bagi Pekerja
- Desak Batalkan Kenaikan Harga BBM, Mirah Sumirat: Tugas Pemerintah untuk Sejahterakan Rakyat, Bukan Bebani Rakyat
- Aspek Indonesia Nilai Revisi UU PPP Hanya Akal-akalan Pemerintah dan DPR
Melalui Mirah Sumirat, ASPEK Indonesia menilai jika janji Menaker Ida Fauziyah tersebut telah diucapkan sejak 3 pekan lalu. Namun hingga saat ini janji tersebut tak pernah direalisasikan.
"Menaker sedang buying time, karena pada dasarnya Pemerintah memang ingin menahan dana milik pekerja. Pemerintah tidak peduli dengan status kepemilikan dana JHT yang sepenuhnya milik pekerja," kata Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (15/3).
Mirah mengingatkan, keputusan terkait revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, ditegaskan pertama kali oleh Menteri Ketenagakerjaan dalam konferensi pers, saat diwawancarai wartawan usai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kamis, 24 Februari 2022. Sedangkan statemen kedua dinyatakan oleh Menteri Ketenagakerjaan dalam keterangan tertulis, pada Rabu, 2 Maret 2022.
"Artinya sudah lebih 3 minggu janji Menteri Ketenagakerjaan tidak juga terbukti. Pantas saja jika serikat pekerja banyak yang menyuarakan tuntutan pencopotan Menteri Ketenagakerjaan, karena Menteri Ketenagakerjaan saat ini tidak menunjukkan keseriusannya dalam berpihak kepada kepentingan pekerja, ucap Mirah Sumirat.
Selain tuntutan pembatalan Permenaker No. 2 tahun 2022, ASPEK Indonesia juga menyuarakan penolakan terhadap wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Siapapun yang mewacanakan dan mendorong adanya penundaan Pemilu, patut diduga sebagai pelaku makar terhadap konstitusi UUD 1945, karena penundaan Pemilu adalah tindakan yang melanggar Konstitusi Negara Republik Indonesia," cetusnya.
Mirah Sumirat menyayangkan sikap para pemimpin partai politik yang mewacanakan penundaan Pemilu. Menurutnya, Partai Politik wajib tunduk dan melaksanakan amanah Konstitusi.
"Kok malah pimpinan partai politik yang mewacanakan penundaan Pemilu, yang melanggar Konstitusi?. Wacana yang dilontarkan oleh pimpinan partai politik itu sangat tidak mencerdaskan dan bahkan berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan di tengah masyarakat. Jangan pancing kemarahan rakyat dengan wacana pimpinan partai politik yang ingin melanggar Konstitusi Negara Republik Indonesia, tegas Mirah Sumirat.
ASPEK Indonesia juga menuntut Pemerintah untuk menurunkan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Di tengah pandemi dan badai pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Seharusnya Pemerintah jangan lagi menambah beban kepada masyarakat dan
mampu menyediakan bahan kebutuhan pokok yang murah, berkualitas dan berkelanjutan. Tindak tegas siapapun pihak yang coba menimbun bahan pokok dan memainkan harga jual bahan pokok," tutup Mirah Sumirat.
- Pemerintah Didesak Terbitkan Aturan Layak bagi Pekerja
- Desak Batalkan Kenaikan Harga BBM, Mirah Sumirat: Tugas Pemerintah untuk Sejahterakan Rakyat, Bukan Bebani Rakyat
- Hadapi Bonus Demografi, Menaker Ida Fauziyah Dorong Pengembangan Talenta Muda
ikuti update rmoljatim di google news
