Bupati Mojokerto Buka Musrenbang 2023 dan Launching Call Center 112

Bupati Mojokerto dr.Hj. Ikfina Fatmawati M.Si, saat menandatangani berita acara Musrenbang 2023/Ist
Bupati Mojokerto dr.Hj. Ikfina Fatmawati M.Si, saat menandatangani berita acara Musrenbang 2023/Ist

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 berlangsung di pendopo Graha Maja Tama Pemkab Mojokerto, Selasa (29/3/2022).


Bupati Mojokerto Hj Ikfina Fatmawati dalam sambutannya menyampaikan dalam RKPD 2023 terdapat tujuh program prioritas pembangunan.

Ketujuh skala prioritas itu diantaranaya pemulihan ekonomi kerakyatan melalui nilai tambah ekonomi sektor usaha mikro, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan.

“Dalam proses penyusunan RKPD tidak melalui satu tahap saja. Namun melibatkan banyak ahli, dan semua elemen masyarakat untuk menyesuaikan semua potensi, permasalahan dan isu strategis yang ada di daerah,”ujar Bupati Ikfina dikutip Kantor Berita RMOLJatim.

Demikian juga dengan isu strategis Kabupaten Mojokerto yang berisi diantaranya, peningkatan kualitas SDM yang beraklak mulai serta pengentasan masyarakat miskin  dan yang ternarjinalkan.

Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023, diselenggarakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto.

Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto Drs Bambang Eko Wahyudi M.Si dalam laporannya mengatakan terlaksananya Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 melalui serangkaian proses panjang, diawali dengan Musrembangdesa pada Januari 2022, dan Musrenbang Kecamatan pada 2-10 Februari 2002.

Kemudian dilanjutkan dengan forum konsultasi publik dan rancangan awal RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2023 pada 15 Februari 2022 daerah lintas perangkat daerah pada 7-16 Maret 2022.

“Selanjutnya kami sampaikan capaian pembangunan makhluk sosial ekonomi Kabupaten Mojokerto sampai dengan 2021 sebagai berikut,” kata Bambang Eko.

Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,2% setelah sebelumnya pada 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,9%.

Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang berada pada angka 3,57%.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang berada pada angka 3,69% dari sisi produksi dominasi lapangan usaha industri pengolahan sebesar 5 5,77%, dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 54,98%.

Perekonomian Kabupaten Mojokerto 2021 diukur berdasarkan produk domestik regional bruto PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 87 miliar 261 74, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai angka Rp60 miliar sampai Rp70 miliar.

Persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 mencapai120.000 54 jiwa.

Jumlah itu bertambah sebesar 1,74 ribu jiwa dibanding dengan kondisi tahun 2020 yang sebesar 118.080 jiwa.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan dari 10,57% pada 2020 menjadi 10,602% pada 2021.

Garis kemiskinan pada 2021 sebesar Rp417.784 per kapita per bulan bertambah menjadi Rp 11 741 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 2,89% bila bandingkan kondisi tahun 2020 sebesar Rp406.043.

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Mojokerto 2021 sebesar 1588 mengalami penurunan sebesar 0,306 poin dibanding tahun 2020 yaitu 1953, indeks keparahan kemiskinan pada 2021 sebesar 0,367 mengalami penurunan sebesar 0,146 poin dibanding tahun 2002 yaitu 0,5 13, sementara tingkat pengangguran terbuka jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 sebanyak 632.808 orang pertambahan 12.418 orang dibanding tahun 2020.

Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2021 turun sebesar 0,68% poin berbanding pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka tahun 2021 sebesar 5,54% tahun 2000 menjadi 0,22% poin dibanding 2020 penduduk yang bekerja sebanyak 597.775 orang meningkat sebanyak 13.089 orang.

”Tahun 2023 lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase nya adalah sektor industri pengolahan sebesar 1,75% poin, sementara yang mengalami penurunan adalah sektor jasa yaitu 0,405% poin dari sektor pertanian sebesar 1 koma 29% poin,” jelas Bambang Eko.

Selain membuka Musrenbang RKDP tahun 2023, Bupati Hj Ikfina juga melaunching Call Center 112 untuk layanan kedaruratan. Call Center 112 merupakan program dari Kominfo RI untuk Kabupaten Mojokerto dalam melayani masalah kedaruratan bagi masyarakat Mojokerto selama 24 jam.

Sub Koordinator Perencanaan dan Pembangunan Kementrian Kominfo Agung S Utomo mengatakan, peresmian Call Centre 112 di Kabupaten Mojokerto ini merupakan ke 83 di seluruh Indonesia dari 514 kota dan kabupaten di Indonesia.

“Sedangkan di Jawa Timur merupakan daerah yang ke 14 yang telah resmi menggunannya layanan call center 112,” ujarnya.