Presiden Joko Widodo dianggap gagal menyenangkan rakyat karena tak mampu kendalikan harga kebutuhan pokok. Sehingga tidak ada alasan untuk menunda Pemilu 2024 untuk memperpanjang masa jabatan dan kekuasaan Jokowi.
- Pemkot Surabaya Siapkan Pasar Murah Bahan Pokok Harga Terjangkau Selama Ramadan
- Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok, Pemkot Surabaya Segera Buka Pasar Murah di 31 Kecamatan Pekan Depan
- Pemkot Surabaya Optimalkan Gerakan Pasar Murah, Solusi Hadapi Kenaikan Harga Bahan Pokok
Seperti disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, mayoritas masyarakat dipastikan menginginkan suksesi kepemimpinan nasional melalui Pemilu tetap dilaksanakan pada 2024. Meskipun ada hasutan dari segelintir orang yang "lapar kekuasaan" untuk menunda pemilu dengan berbagai alasan.
"Lagi pula berdasarkan data dari beberapa lembaga survei menunjukan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja presiden, lalu alasan darimana ketika ada menteri mengklaim ada kelompok masyarakat yang berharap pemilu ditunda," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/4).
Alasan penundaan pemilu ini tak sinkron dengan kondisi beban hidup sehari-hari masyarakat yang semakin tinggi. Sehingga, sulit menemukan alasan positif dari kebijakan pemerintah yang menjadi pertimbangan untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau menunda pemilu.
"Bagaimana mungkin dianggap sukses sedangkan untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan harian masyarakat seperti pangan, minyak goreng, atau BBM saja pemerintah gagal menyenangkan rakyatnya," pungkas Satyo. 
- Pasar Murah Surabaya Berlanjut hingga Akhir Tahun, Wali Kota Eri Imbau Warga Tak Panik
- Pemkot Surabaya Siapkan Pasar Murah Bahan Pokok Harga Terjangkau Selama Ramadan
- Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok, Pemkot Surabaya Segera Buka Pasar Murah di 31 Kecamatan Pekan Depan
