Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menjadi salah satu faktor penyebab utang pemerintahan Joko Widodo membengkak. Bahkan terkesan uang negara dihambur-hamburkan tanpa ada manfaatnya untuk rakyat.
- Ada Sejumlah Tagihan, Kemenkeu Siap Cairkan Dana Rp 540 Triliun dalam Dua Pekan
- Sembilan Tahun Kemuduran, AHY: Janji Ekonomi Tumbuh, Malah Utang Meroket
- Warisan Utang Jokowi Bakal Hambat Laju Ekonomi dan Gerak Presiden 2024
Ditegaskan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, pemerintah seharusnya tidak menghambur-hamburkan uang negara untuk hal yang tidak penting.
"Tentu ini harus dijelaskan kepada publik karena Tol Japek sudah ada, lalu untuk apa melakukan pembangunan kereta cepat? Mestinya terukur peruntukannya, jangan sampai membakar anggaran negara. Karena kita tahu, anggaran utang pada akhirnya publik yang harus membayarnya," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/4).
Menurut Saiful, jika ada unsur menghambur-hamburkan uang negara dalam proyek KCJB, hal itu harus diusut. Karena pembangunan proyek dianggap tidak berbasis kebutuhan.
"Karena kalau berbasis kebutuhan sudah ada Tol Japek II yang tidak jauh berbeda dengan kereta cepat. Inilah yang menyebabkan membengkaknya utang negara, yang dengan atau tanpa perhitungan yang matang dalam penganggaran proyek yang ada," pungkas Saiful. 
- Ada Sejumlah Tagihan, Kemenkeu Siap Cairkan Dana Rp 540 Triliun dalam Dua Pekan
- Sembilan Tahun Kemuduran, AHY: Janji Ekonomi Tumbuh, Malah Utang Meroket
- Warisan Utang Jokowi Bakal Hambat Laju Ekonomi dan Gerak Presiden 2024
