Rehabilitasi Wisata Benteng Pendem Hampir Rampung, Ini Harapan Bupati Ngawi

Bupati Ngawi Ony Anwar bersama staf dari Kementerian PUPR di Benteng Pendem/RMOLJatim
Bupati Ngawi Ony Anwar bersama staf dari Kementerian PUPR di Benteng Pendem/RMOLJatim

Proses rehabilitasi obyek wisata heritage Benteng Pendem atau Van Den Bosch di Ngawi, Jawa Timur, kini mencapai kisaran angka 75 persen.


Dengan progres hampir clear tersebut rupanya Bupati Ngawi Ony Anwar mempunyai satu harapan penuh terhadap pengelolaanya.

Ony Anwar mengatakan, kedepan keberadaan Benteng Pendem menjadi salah satu asetnya Pemkab Ngawi.

Karena itu, kata Ony Anwar, pihaknya akan melakukan komunikasi berbagai cara dengan Kementerian Pertahanan yang difasilitasi oleh DPR RI.

"Beberapa waktu lalu sudah dikomunikasikan lewat temen-temen di DPR RI kepada Kementerian Pertahanan untuk dilakukan sounding terkait penyerahan aset (Benteng Pendem-red) kepada Kabupaten Ngawi," ujar Ony Anwar dihubungi Kantor Berita RMOL Jatim via selularnya, Selasa, (19/4).

Ony berharap yang pertama penyerahan atas aset Benteng Pendem itu dilakukan melalui proses hibah tanpa disertai embel-embel apapun.

Tentunya proses ini akan berjalan dengan melibatkan pihak terkait baik DPR RI maupun Sekretaris Negara (Setneg). Hal kedua, kalau toh pihak Kementerian Pertahanan menginginkan tanah pengganti tentu saja akan dipersiapkan oleh Pemkab Ngawi.

"Keinginanya sebagai wisata heritage yang memiliki historis kuat dan kedepan jika itu clear soal hibah akan kita buat sarana penunjang termasuk sisi akomodasi seperti hotel dengan nuansa heritage seperti itu," ujarnya.

Soal tanah pengganti atau bisa dikatakan tukar guling tanah, Ony menegaskan, Pemkab Ngawi akan menyediakan lahan seluas 15 hektar.

Sebab, lanjut dia, Benteng Pendem memang berdiri diatas tanah totalnya 19 hektar dengan rincian 15 hektar milik aset Kementerian Pertahanan dan sisanya 4 hektar milik Kemenkumham.

Seperti diketahui sebelumnya, rehabilitasi terhadap cagar budaya Benteng Pendem dilakukan oleh Kementerian PUPR dimulai sejak 10 Desember 2020 dengan anggaran Rp 113,7 miliar dibawah kontraktor PT Nindya Karya Tbk.

Proses rehabilitasi ini melibatkan BPCB Jawa Timur setelah tahun sebelumnya Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan langsung ke lokasi.