Tak hanya mendesak ketegasan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk menutup Tunjungan Plaza (TP) mal yang belum mengantongi izin operasi atau Surat Laik Fungsi (SLF).
Kali ini Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) juga mempertanyakan kehadiran Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di lokasi kebakaran TP 5 pada Rabu (13/4) petang lalu.
Pasalnya tugas pemimpin kepala daerah tidak perlu mengurusi secara teknis namun dituntut memberi kebijakan yang dapat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.
Apalagi dengan gerak cepat dan kesigapan petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya dianggap sudah cukup untuk mengatasi insiden tersebut.
"Kami malah mengapresiasi gerak cepat pasukan PMK Kota Surabaya namun soal kedatangan Eri Cahyadi sebenarnya nggak perlulah. Wali Kota diperlukan oleh masyarakat adalah kebijakan untuk membawa kesejahteraan dan kemakmuran warganya. Dia harus bertindak strategis. Bukan pada tahapan teknis, karena itu urusan SKPD atau OPD," kata Ketua AMAK, Ponang Aji Handoko pada Kantor Berita RMOLJatim, Senin (25/4).
Justru kehadiran Wali Kota Eri Cahyadi saat kebakaran TP 5 tersebut menurut Bonang sapaan lekat Ponang Aji Handoko akan menimbulkan rasa kecemburuan sosial yang luas pada warga Kota Surabaya.
"Jika timbul pertanyaan kedatangannya sebagai empati, apakah setiap ada kebakaran di wilayah Kota Surabaya Dipastikan Wali Kota Surabaya hadir dalam urusan teknis seperti itu? dua pekan lalu ada kebakaran di kampung saya. Gangnya sempit, kampung padat penduduk. Mobil PMK pun sulit untuk berputar arah. Lha saya kok nggak melihat wali kota hadir di tengah-tengah warga yang dikategorikan lemah secara ekonomi," pungkas Bonang.
- Pansus LKPJ Wali Kota Surabaya Soroti Realisasi Capaian Pajak Daerah
- Siapkan Pemimpin Masa Depan, Wali Kota Eri Bakar Semangat Pemuda Surabaya di The Leader 2045
- Jurus Wali Kota Eri Cahyadi Kendalikan Inflasi Surabaya
