Dikabulkannya Judicial Review oleh Mahkamah Agung (MA) dikhawatirkan akan membuat kegaduhan serta polemik jika Menkes tidak segera mencantumkan seluruh jenis vaksin halal di dalam program vaksin booster.
- Menkes Kambinghitamkan Rakyat Soal Tagihan Listrik Pengguna BPJS, Pengamat: Itu Manajemennya yang Bobrok
- Wamenkes RI Nilai Pelayanan Posyandu Prima di Surabaya Mudahkan Masyarakat
- Soal Vaksin Halal, Menkes Kelabui Umat Islam
Hal itu dikatakan oleh Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam pada Kamis (28/4).
“Memang ketika Menkes tidak secara jelas menggunakan vaksin halal tentu saja akan menimbulkan polemik,” ungkapnya saat dihubungi awak media, Kamis malam (28/4).
Walaupun saat ini Kemenkes telah memasukkan Vaksin Sinovac yang telah difatwakan halal sebagai salah satu jenis vaksin untuk program booster, akan tetapi menurut Arif, seharusnya seluruh jenis vaksin halal juga dimasukkan. Tidak hanya vaksin Sinovac semata.
“Kalau targetnya vaksin halal, seharusnya seluruh vaksin halal diperbolehkan. Tidak hanya sinovac. Sinovac boleh tapi vaksin lain harusnya boleh, kalau targetnya vaksin halal,” ucapnya.
Sampai saat ini, Arif menilai bahwa kinerja Menkes cukup baik akan tetapi untuk pengadaan vaksin halal yang harus tetap dikritisi karena sampai saat ini seluruh jenis vaksin halal masih belum dicantumkan di program booster.
“Kinerja dia (Menkes) cukup bagus, itu harus diakui. Cuma memang dalam beberapa poin seperti pengadaan vaksin, ini perlu dikritisi. Manajemen pengelolaan vaksin (maaf) agak amburadul,” ungkap Arif.
Hingga saat ini, MUI sudah menetapkan 3 jenis vaksin yang bersertifikasi halal. Ketiganya antara lain Sinovac, Zifivax dan Vaksin Merah Putih.
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
- Rini Indriyani, Sosok Kartini Hebat di Balik Kesuksesan Wali Kota Eri Cahyadi
