Bupati Yuhronur Efendi menyampaikan jawaban eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD dalam rangka Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Senin (6/6).
- Usai Pemeriksaan BPK, Lamongan Mulai Bahas Perda Pertanggung Jawaban APBD
- DPRD Lamongan Rekomendasikan Seluruh OPD untuk Tingkatkan Kinerja
- Pandangan Umum 7 Fraksi DPRD Lamongan Apresiasi RAPBD 2023
Di hadapan seluruh anggota dewan yang hadir, Bupati Yuhronur mengungkapkan terima kasihnya atas berbagai masukan dan saran pada pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lamongan yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi, yang telah juga memberikan dorongan untuk selalu meningkatkan kualitas pelaksanaan keuangan daerah sehingga Pemkab Lamongan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk keenam kalinya secara berturut-turut.
Bupati juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi DPRD terhadap realisasi pendapatan daerah Lamongan yang melampaui target.
Mengenai beberapa objek pendapatan pajak daerah yang tidak mengalami kenaikan. Pemkab Lamongan akan melakukan berbagai skema, diantaranya dengan meningkatkan pendapatan pajak daerah khususnya PBB-P2 dengan melalui pendataan ulang objek pajak dan sinkronisasi data dengan program PTSL.
Ditambahkannya,, terkait saran berbagai fraksi untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah akan melakukan upaya-upaya yang dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan.
“Dapat dilakukan dengan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan secara ekstensifikasi pendapatan, intensifikasi pendapatan serta penguatan kelembagaan sehingga dapat mendorong kemandirian daerah,” tutur Bupati.
Perihal tingginya tingkat realisasi belanja daerah, Bupati Yes mengungkapkan bahwa hal ini sudah menjadi komitmen bersama.
“Terkait harapan mempertahankan tingkat realisasi belanja yang tinggi sudah menjadi komitmen bersama bahwa pengelolaan belanja daerah yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip pro growth, pro job, pro poor dan pro environment,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjabarkan terkait kebermanfaatan belanja modal agar memiliki manfaat jangka menengah dan panjang serta memiliki nilai ekonomis. Dimana menurutnya, hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur.
- 8 Jam Diperiksa KPK, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi Ngaku Tidak Ditanya Soal Penerimaan Uang Korupsi
- Usai Pemeriksaan BPK, Lamongan Mulai Bahas Perda Pertanggung Jawaban APBD
- Pak Yes Dikukuhkan Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Lamongan
