DPRD Lamongan

Pemkab Lamongan bersama DPRD mulai bahas peraturan daerah (Perda) atas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menerima arahan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan atas LKPJ tahun anggaran 2022 yang telah dilakukan pada 20 Maret lalu.

Setelah menyampaikan nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 pada Senin lalu, kini di ruang rapat Paripurna Gedung DPRD Lamongan kembali menggelar paripurna hari kedua dalam rangka pandangan umum 7 fraksi atas rencana pembangunan daerah dari berbagai bidang.

Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur melantik satu anggota pengganti antar waktu (PAW), yakni Tulus Santoso dari Fraksi Golongan Karya menggantikan Miftakhul Khoir Effendi yang meninggal dunia.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2022 telah disetujui melalui pembahasan yang dilakukan Badan Anggaran dan Tim Anggaran. 

Setelah melewati berbagai tahapan pembahasan, akhirnya DPRD Lamongan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lamongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dalam sepakan ini, harga cabe rawit di pasar Agrobis Babat, Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan cukup signifikan hingga mencapai 100 ribu perkilo.

Bupati Yuhronur Efendi menyampaikan jawaban eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD dalam rangka Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Senin (6/6).

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan menganggarkan Rp 10.284.000.000 atau Rp 10,2 miliar untuk tunjangan perumahan anggota DPRD Lamongan.

DPRD Lamongan mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan.