Wabah Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) pada ternak di Kabupaten Sumenep pada Rabu (6/8) lalu tercatat sudah 300 ekor terpapar. Pemerintah Sumenep tengah berencana akan melakukan pembatasan kuota pasar ternak sapi dan kambing.
- Menyibak Data Menuai Tawa Politisasi Bansos PKH Sumenep
- Kenang Kiprah Homaidy Ch, Lesbumi NU Sumenep Luncurkan Buku Lelaki Hutan
- Didukung Penuh Achmad Badrut Tamam, PSI di Sumenep Berikan Bantuan kepada Komunitas Nelayan di Pulau Talango
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumenep Hairul Anwar meminta pemerintah untuk melakukan kajian matang sebelum memberi kebijakan pembatasan pasar ternak. Pasalnya, ada efek domino yang harus diantisipasi oleh pemerintah.
Efek domino yang dimaksud Hairul yakni stabilitas harga daging, kebutuhan pasokan protein bagi kesehatan, dan harga sumber protein lain yang bisa melambung tinggi. Sumber protein lain yang dimaksud Hairul yakni ikan dan unggas.
"Jika wabah PMK ini nanti seperti Covid-19, bisa saja nanti harga ternak yang berkaki empat itu akan melambung. Karena mengapa, kita ini butuh protein sebagai gizi untuk kesehatan kita. Sedangkan daging sapi dan kambing adalah salah satu sumber protein bagi kita," terang Hairul saat ditemui Kantor Berita RMOLJatim di kantornya, Senin (13/6).
BACA JUGA: Di Sumenep 300 Ternak Terpapar Virus PMK, Ini Langkah DKPP
Selain itu, pembatasan pasar ternak akan berpengaruh terhadap perputaran ekonomi para pedagang sapi dan kambing.
Menurut Hairul, wabah PMK sangat berpengaruh terhadap stabilitas harga daging. Harga bisa melonjak dan tidak menutup kemungkinan bisa anjlok dari harga biasa.
Hairul menegaskan, pemerintah harus mengecek dulu kebutuhan daging sebelum memutuskan melakukan pembatas pasar. "Nanti disesuaikan dulu sama kebutuhan, lihat datanya, baru keluarkan kebijakan," pungkasnya.
Pemerintah Sumenep sejak PMK melanda telah banyak melakukan langkah-langkah pencegahan agar penularan tidak lebih meluas. Salah satunya dengan melakukan pengecekan di beberapa pasar hewan.
Kepala Dinasa Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Sumenep Arif Firmanto mengatakan, pembatasan akan diberlakukan guna mencegah agar penularan tidak makin meluas. Pasalnya, kasus di PMK di Sumenep banyak menulur melalui pasar.
"Tapi pembatasan itu masih wacana perencanaan, belum diputuskan akan melakukan pembatasan," katanya. 
- Menyibak Data Menuai Tawa Politisasi Bansos PKH Sumenep
- Buka Bersama dengan KADIN Jatim, Khofifah Ajak Masyarakat Perbanyak Shodaqoh dan Semangat Jemput Lailatul Qadar
- Kenang Kiprah Homaidy Ch, Lesbumi NU Sumenep Luncurkan Buku Lelaki Hutan
