Front Persaudaraan Islam (FPI), GNPF Ulama dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 serta organisasi Islam lainnya menggelar demo di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) India untuk Indonesia, Jumat sore (17/6).
- Buntut Penghinaan Nabi Muhammad, Menantu Habib Rizieq Tuding India Negara Teroris
- Buntut Penghinaan Nabi Muhammad, Mantan Ketum FPI Ajak Umat Islam Boikot Produk India
- Kutuk Penghinaan Nabi Muhammad SAW, FPI hingga GNPF Ulama Geruduk Kedubes India
Mereka mengancam akan kembali menggeruduk Kantor Kedubes India di Jakarta dengan jumlah massa lebih besar lagi jika tidak ada respon dalam kasus dugaan penghinaan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan politisi India, Nupur Sharma.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi 1706, Very Koestanto usai keluar dari kantor Kedubes di Gedung Gama Tower, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Very mengatakan, delegasi Aksi 1706 sebanyak empat orang tidak dapat bertemu dengan Dubes ataupun perwakilan Kedubes India karena sedang tidak berada di tempat atau di kantor Kedubes yang diketahui menyewa di Gama Tower.
"Diterima oleh manajemen Gedung. Walaupun tentunya kami berharap sebetulnya bisa langsung ketemu dengan Duta Besar India. Namun tadi sudah disampaikan oleh Kiai Awit, bahwa Kedutaan Besar India ini pengecut," ujar Very dari atas mobil komando dan disambut teriakan "usir" dari ratusan massa aksi.
Meski tidak ditemui oleh Dubes atau perwakilan Kedubes India, delegasi Aksi 1706, kata Very, sudah menitipkan surat yang berisi sikap FPI, GNPF Ulama dan PA 212 kepada pihak manajemen Gama Tower.
"Manakala tidak ada respon dari Kedutaan Besar India, berarti kita siap-siap untuk melakukan turun lagi lebih besar," tegasnya dikutip Kantor Berita Politik RMOL.
Padahal, lanjutnya, pihak panitia sudah taat hukum. Di mana, dua hari sebelumnya, pihaknya sudah mendatangi Kedubes India untuk menyampaikan surat secara resmi agar perwakilan Aksi 1706 diterima.
Akan tetapi, pihaknya mendapatkan respon bahwa surat harus mendapatkan referensi dari Kementerian Luar Negeri RI agar surat berisi sikap dapat diterima.
"Alhamdulillah, Kementerian Luar Negeri menerima surat kita, dan memberikan referensi untuk ketemu dengan Kedutaan Besar India, namun faktanya hari ini, mereka tidak mentaati juga dengan kementerian luar negeri," sesalnya.
"Berarti, dia juga tidak taat kepada pemerintah Indonesia. Kalau begitu caranya, perlu diusir itu," tandasnya. 
- Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya Rampung 2024
- Optimis Selesai Tepat Waktu, Pansus RPJP Akan Konsultasi Ke Bapenas
- BPBD Jatim Diminta Pasang EWS Di Lokasi Rawan Bencana
