Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik melakukan sosialisasi perijinan bagi pondok pesantren (Ponpes) yang tersebar di 18 Kecamatan di wilayah setempat.
- Kasus Narkoba di Satpol PP Gresik, Syaiful Mubarok Dituntut Hukuman 12 Tahun Penjara Denda Rp1,5 M
- Kirim Bantuan ke Pulau Bawean, Pj Gubernur Adhy Pastikan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terpenuhi
- Seorang Agen BRI Link Dirampok dan Dibunuh
Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani mengatakan sosialisasi perijinan ini merupakan bentuk sinergitas antara DMPTSP, RMI, Kemenag dan BPN.
"Kami melihat, ada sesuatu yang harus kita sinergikan terkait perijinan dan kelengkapan legalitas Ponpes. Sehingga perlu dilakukan koordinasi agar bisa terwujud sesuai dengan rencana dan nanti di Bulan Oktober bisa rampung. Karena, bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional," ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (29/6).
Kepala DPMPTSP Gresik Reza Pahlevi menjelaskan, bahwa invoasi terkait perijinan ponpes ini di Indonesia baru pertama dilakukan di Kabupaten Gresik.
Dengan adanya program ini lanjut Reza, diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan terkait legalitas tanah, kualitas bangunan dan perijinan terkait bangunannya.
"Kami berharap dengan tuntasnya permasalahan perijinan, akan membawa dampak positif terhadap perkembangan Ponpes. Sehingga, bisa lebih baik lagi dari sebelumnya," tuturnya.
Reza menambahkan, dalam kegiatan tersebut pengasuh Ponpes juga dipandu dalam pembuatan secara langsung terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Ponpesnya.
"Sebelumnya, peserta mendapat paparan terkait perijinan Ponpes, dari Wayan Kurniawan Kasi Pendidikan Diniyah dan Ponpes Kemenag Gresik, serta dari Fauzi Budi, selaku Kabid Pelayanan Perizinan Usaha dan Perizinan Komersial atau Operasional dari DPMPTSP Gresik," ungkapnya.
"Tujuannya adalah setelah dari kegiatan ini, pulang para perwakilan Ponpes sudah bisa membawa NIB," tandas Reza.
Sementara, Kepala BPN Gresik Asep Heri via daring menyatakan dukungannya terhadap program perijinan Ponpes ini.
"Demi kesuksesan pengurusan sertifikat tanah Ponpes yang umumnya berupa tanah Wakaf, saya sudah menyiapkan 120 petugas ukur dan 60 unit peralatan canggih," pungkasnya.
- Cak Imin Muncul di Bursa Cagub Jatim, Gus Hans Sebut Jadi Ancaman bagi Khofifah
- Terima Bantuan 1.000 Paket Sembako dari PT Susanti Megah, Wali Kota Eri: Contoh Saling Berbagi saat Ramadan!
- Gencarnya Beberapa Parpol Bangun Dukungan Terkait Pilwali, PPP Kota Probolinggo Tetap Santai